한국어
     

방명록

 
    2  
 
 1. 게시자: PAPUA발신자:   콜롬비아날짜:2008 7월 16 06:56

PAPUA

www.dada.net/papuameeopm/

epistemic-forms.com/indigenousConference%20Bo...

dennyyap.blogspot.com/2007_05_01_archive.html

northport.k12.ny.us/~patch/intlaw/news.htm

  Australia   China     Cuba

 Fiji      France  

Germany 

 Ghana   India  

Indonesia

  Iceland  Ireland 

Israel

 Italy  Jamaica

Japan

 Kiribati Marshall Islands Mexico Micronesia (Federated States of)

 

 Nauru Netherlands

New Zealand

 Niger Palau

Papua New Guinea

 Panama Paraguay

Philippines

 Peru Poland 

Republic of Korea

 Portugal Russian Federation  Romania Rwanda Flag of Sao Tome and Principe

Sao Tome and Principe

 Senegal Singapore

South Africa

 Solomon Islands Sweden

Switzerland

 Togo Tuvalu

Uganda

 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

BBC News

United States of America

Click Here for Yes English onlines US media with MUCH MORE MEDIA SITES

Vanuatu  Port Vila Presse

 Venezuela Caracas News  VHeadline.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 2. 게시자: APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG PBB발신자:   피지날짜:2008 2월 29 00:42

APA YANG SAUDARA KETAHUI TENTANG PBB

by ipaanimeeopm5426 (29/02/2008 - 07:30)

 


KATA DOA DAN KACA MATA ANAK NEGERI PAPUA BARAT DI KANCA DUNIA

 

 

MASALAH KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT YANG SEJATI:

 

 

BERBAHAGIALAH BAGI ANDA/KITA/KAMI YANG BISA MENGERTI,MEMAHAMI , MENJAWAB SERTA BISA MELAKSANAKAN ……?NYA, IA AKAN MENJADI PEMILIK BANGSA,TANAH,KEKAYAAN ALAM,NEGARA PAPUA BARAT YANG SEUTUHNYA, SESUAI DENGAN KATA FIRMAN TUHAN ALLAH ALAM RAYA PAPUA BARAT.

SIAPA             ………………………..            ?

KENAPA         ………………………..            ?

MENGAPA     ………………………..            ?

BAGAIMANA            …………………………           ?

KAPANG        ………………………………..?

DIMANA        ……………………………………        ?

PERTANYAAN (?) INI SEMUA YANG ADA TERTERAH DI DIATAS SERTA URAIAN –TONTONAN SERTA PEMBERITAHUAN PENGETAHUAN KONDISI RIIL DAN  INFORMASI YANG ADA TERTERAH DIBAWAH INI ADALAH ANDA/KITA/KAMI SENDIRI SEBAGAI BANGSA PAPUA BARAT SUATU MAHKLUK CIPTAAN TUHAN ALLAH ALAM RAYA PAPUA BARAT YANG SEJATI DAN SEMPURNA.

MASALAH……………..?

 

 

JIKA BANGSA PAPUA BARAT MEMINTAH/MEMOHON KEPADA:

1.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PBB

2.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

3.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN INGGRIS

4.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN AUSTRALIA

5.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN PERANCIS

6.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN CHINA

7.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN JEPANG

8.      BANGSA PAPUA BARAT  JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN ISRAEL

9.      BANGSA PAPUA BARAT JANGAN HARAP AKAN MEMPEROLEH KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN –PEMERINTAHAN BANGSA-BANGSA LAINNYA DIDUNIA.

10.  APALAGI MEMPEROLEH SUATU KEMERDEKAAN DARI PEMERINTAHAN YANG NAMANYA NEGARA KESATUAN REPOBLIK INDONESIA.

SEBAB,MEREKA ITU ADALAH PEMERINTAHAN/ORGANISASI WAKIL ALLAH DIDUNIA YANG GAGAL MEMENUHI PANGILAN DAN NUIRANI DARI YANG SUCI DAN YANG TERMULIAH.

KARENA , PBB SENDIRI ADALAH ANAK HARAM DAN ANAK HASIL PERSELINGKUAN ANTARA AMERKA SERIKAT DAN UNI SOVIET PADA MASA PERANG DUNIA I DAN PERANG DUNIA II.

 

 

 

YANG BANGSA PAPUA BARAT HARUS TAU DAN KETAHUI ADALAH:

 

 

BANGSA PAPUA BARAT TIDAK BOLEH LAGI MENGANDALKAN /HARAPKAN SUATU DUKUNGAN ATAU  SEMACAM BANTUAN DARI PEMERINTAHAN LAINNYA DIDUNIA.

APALAGI PBB YANG NYATA-NYATA DALAM SENJARAH PAPUA BARAT YANG TELAH MENGKHIANATI RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA PAPUA BARAT  ITU SENDIRI PADA SAAT , NEGARA, BANGSA, RAKYAT PAPUA BARAT DALAM SITUASI KEBIMBANGAN PADA TAHUN –TAHUN 1960AN.

DAN, PADA MASA TERCIPTANYA NEGARA -NEGARA BARU, SESUDAH PERANG DUNIA KEDUA. SAAT –SAAT  KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA-BANGSA SENASIB ANTARA ASIA-AFRIKA UNTUK MEMERDEKAKAN DIRI UNTUK MEMBENTUK SUATU NEGARA BARU.

DAN UNTUK PBB DAN SEGALAH BANGSA, ITU KALAU MEREKA MERASA PRIHATING DAN TERTARIK YANG BISA DI BANGTUNYA BISA DAN KALAU TIDAK! JANGAN HARAPKAN DAN PAKSA MEREKA UNTUK DUKUNG KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT DARI NKRI.

PERTIMBANGAN MEREKA UNTUK TIDAK MEMBERI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT ADALAH:

 

 

HUBUNGAN KEUANGAN,PEREKONOMIAN,PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA  MAJU DAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG  MENJADI HUBUNGAN YANG TAK  MAMPU MEMISAHKAN MEREKA, OLEH SUATU BANGSA DAN KOMUNIATAS  KECIL SEPERTI BANGSA PAPUA BARAT, YANG ADA DI BENAK HATI MEREKA ADALAH  MEMPERTAHANKAN PAPUA BARAT  DALAM BINGKAI NKRI UNTUK MENGEKSPLOITASI BESAR-BESARANG KEKYAAN ALAM BANGSA PAPUA BARAT, DAN UNTUK MELOLOSKANYA ITU MEREKA MENCARI SUATU SOLUSI BARU SUATU TAWARANG MODEL PENJAJAHAN ERA MILENIUM YAITU OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT , SUPAYA LEBIH MUDAH MENCAP-PENJUANG KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT SEBAGAI SEPARATIS DAN GPK DAN OPM DLL, AGAR LEBIH MUDAH MEMBUNUH DAN MEMBERANTAS  SUATU BANGSA YANG BERRAMBUT KRTING, BERWARNA KULIT HITAM, BERWATAK KERAS DAN KASAR ITU DI ANTARA BANGSA INDONESIA RAS/RUMPUNG MALAYO. YANG MENGKUKUHKAN ERAT DALAM SUATU HUBUNGAN YANG LASING DISEBUT DENGAN:

HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAHAN DALAM BERBAGAI BIDANG ANTAR NEGARA ATAU NEGARA-NEGARA/BANGSA-BANGSA MERDEKA SEPERTI :

 1. HUBUNGAN BILATERAL NEGARA,

 2. HUBUNGAN MULTIRATERAL NEGARA-NEGARA. REGIONAL DAN INTERNASIONAL DLL.

UNTUK ITU BANGSA PAPUA BARAT JANGAN BUTA DAN BIARKAN LAGI SAAT INI, ADALAH MENCARAI SUATU SOLUSI BERSAMA. ANTARA:

a. SELURUH PEMERINTAHAN PROPINSI PAPUA  BARAT YANG BERRAS MELANESIA.

B. KAUM TERPELAJAR DAN KAUM INTELEKTUAL BANGSA PAPUA BARAT.

C. SELURUH MAHASISWA/I PAPUA BARAT.

D. SELURUH JAJARANG, LAPISAN ATAU KOMPONEN BANGSA PAPUA BARAT.

DIMOHON KEPADA SELURUH LAPISAN BANGSA ,RAKYAT PAPUA BARAT?

 

 

SUATU PERMOHONAN ATAU TAWARANG KAMI TUJUKAN KEPADA SELURUH LAPISAN BANGSA PAPUA BARAT BAIK ITU KEPADA PEMERINTAHAN INDONESIA YANG BERRAS MELANESIA DAN SELURUH LAPISAN KAUM TERPELAJAR/INTELEKTUAL/MAHASISWA/MAHASISWI/PELAJAR/SISWA/SISWI AGAR SEGERAH MENGAMBIL SUATU SIKAP UNTUK:

A.TIDAK MENJADI HAMBAH ATAU PENGERJAR RUPIAH.(ANTI RUPIAH)

B.TIDAK MENJADI HAMBAH ATAU PENGEJAR PEMEKARANG BAIK ITU KABUPATEN MAUPUN PROVINSI.

C.TIDAK MENJADI HAMBAH PENCINTAH NKRI. (JADI MANUSIA ANTI ORANG INDONESIA)

D.TIDAK MENJADI MANUSIA YANG GAMPANG DI BUJUK. UNTUK MENJUAL  JATI DIRI, TANAH, ALAM, KEKAYAN, SERTA ADAT ISTIDAT DAN BUDAYA TERHADAP NKRI, DLL.

JADILAH MANUSIA PAPUA SEUTUHNYA

 

 

UNTTUK KESATUAN DAN PERSATUAN SELURUH KOMPONEN BANGSA PAPUABARAT BERRAS MELANESIA BERKULIT HITAM BERRAMBUT KRITING UNTUK SELURUH KASTA/LAPISAN BANGSA PAPUABARAT DIHARAPKAN AGAR:

1.      MENGENALI DIRI SEBAGAI MAKLUK SEMPURNAHA YANG AHRUS HIDUP BEBAS DAN MERDEKA. (TANPA MENJADI HAMBAH PEMERINTAHAN NKRI) YANG BEDASARKAN PADA PENGANAKTIRIAN BANGSA PAPUA BARAT DI PANGKUAN NKRI SELAMA 40 TAHUN  LEBIH BANGSA  PAPUA BARAT  HIDUP MENUMPANG DENGAN IBUPERTIWI.

2.      MENJADI MANUSIA PAPUA BARAT SEUTUHNYA.(BUKAN MENDUA HATI DENGAN NKRI (UANG-JABATANG,DLL)) (JAUHI SEGALAH KELAKUANG ORANG PAPUA UNTUK MIRAS.SEX BEBAS, CURI DLL).

YANG BANGSA PAPUA BARAT SIAPKAN SAAT INI ADALAH:

 

 

BEMBENTUK WADA-WADA ORGANISASI DARI PROVINSI PAPUA BARAT SAMPAI PADA DUSUN-DUSUN. ORGANISASI- ORGANISASI INI UNTUK KEBEBASAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI RAKAYAT PAPUA BARAT HARI INI DAN MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA PAPUA BARAT.

1.      MEMBENTUK ORGANISASI –ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

2.      MEMBENTUK ORGANISASI BARISAN PEMUDA.

3.      MEMBENTUK ORGANISASI BARISAN REMAJA.

4.      MEMBENTUK ORGANISASI KAUM PEREMPUAN.

5.      MEMBENTUK ORGANISASI KAUM BAPA-BAPA.

6.      MEMBENTUK ORGANISASI KAUM KANAK-KANAK.

7.      MEMBENTUK ORGANISASI KAUM ANAK-ANAK JALANAN, TERMINAL , AIBON DAN LAINNYA.

 

 

 

SOLUSINYA ADALAH ……………..? 

 

 

BERDASARKAN KENYATAAN YANG KAMI TUANGKAN DIATAS INI, MAKA :

“BANGSA PAPUA BARAT HARUS MAMPU MENCIPTAKAN SUATU NEGARA YANG MANDIRI (KEPRIBADIAN NEGARA) YAITU SUATU KEMERDEKAAN YANG MURNI DARI HASIL KERJA KERAS DAN PERJUANGAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA BARAT  ITU SENDIRI.”  TANPA BANTUAN NEGARA LAIN, DAN APALAGI  MENGHARAPKAN HARAPAN DAN BANTUAN DARI PBB.

TELAAH DAN RESAPI INI DAN LAKSANAKANLAH INI.

 

 

INI ADALAH HARAPAN KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA SEUTUHNYA , TANAH SEUTUHNYA,  BANGSA SEUTUHNYA, DAN NEGARA SEUTUHNYA, SERTA  ALAM SEUTUHNYA.

BIARLAH MEREKA YANG BARAKAL BUDI MENERIMA DAN MELAKSANAKANNYA, BIARLAH MEREKA YANG MEMPUNYAI TELINGA MENDEGARKANNYA DAN MAMPU MENETAPKAN HAL-HAL BARU UNTUK MASA DEPAN KEMERDEKAAN BANGSA DAN NEGARA PAPUA BARAT DI TIAP-TIAP DIMANA ANDA BERADA BAIK ITU DIPROVINSI,KABUPATEN,KECAMATAN,MAUPUN DESA SERTA DUSUNG-DUSUNG PELOSOK NEGERI PAPUA BARAT ADALAH MEMANG HAK WARISAN KITA, DAN INILAH BIBIT-BIBIT YANG KAMI TUANGKAN UNTUKMU HAI BANGSA PAPUA BARAT YANG SELAMA INI MENJADI HAMBAH BANGSA LAIN SEGERALAH BERSIAP DIRI DAN LEPASKAN DIRI DARI KEMELUT MULUT NKRI YANG MENGERUPAI IBLIS UNTUK MENELANG GENERASI PENERUS BANGSA DAN NEGARA PAPUA BARAT.

TUHAN ALLAH ALAM RAYA SEMESTA SEDANG MENANTI ANDA DAN SAYA UNTUK LEPASKAN DAN BEBASKAN, DAN MEMERDEKAKAN BANGSA PAPUA  BARAT.

“ BERDIRILAH DIATAS KEBENARANG DAN KEBENARANG ITU AKAN MEMERDEKAKAN KAMU”

JANGANLAH ANDA BERPALING DARI KEBENARANG OLEH KARENA GODAAN JABATAN, UANG, PEMEKARANG, CEWE MANIS, KESOMBONGAN, DLL.

DAN HATI-HATILAH ANDA BERMAIN-MAIN/BERPALING  DENGAN KEBENARANG, DAN TANGGUNG JAWABMU, SEBAB TUHAN ALLAH YANG EMPUNYA KESEMUA ITU AKAN MENDATANGKAN MURKA YANG DASSYAT BAGIMU, BANGSAMU,NEGARAMU, IA YANG EMPUNYA KEBENARANG  AKAN  MENGOMBANG AMBING  ITU SEMUA.

JANGANLAH ANDA TAKUT KEPADA MEREKA (PEMERINTAHAN NKRI,TNI-POLRI DLL) YANG MAMPU MELENYAPKAN TUBUH TAPI YANG TIDAK MAMPU MEMBINASAKAN KEBENARANG, JIWA DAN ROH KEYAKINAN KITA DAN TAKUTLAH KEPADA TUHAN ALLAH ALAM RAYA SEMESTA  YANG BENAR DAN PEWARIS TANAHMU, KEKAYAANMU, BANGSAMU, NEGARAMU ITU SENDIRI. SEBAB SEMUA ITU MEMANG HANYA UNTUK KESEJAHTERAAN, KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN KAMI BANGSA PAPUA BARAT, BUKAN UNTUK NKRI PERAMPAS, PENGHANCUR,PERAMPOK, PEMERAS, DLL ITU.

DOA KAMI PENERUS LIDAH ,PIKIRAN HATI TUHAN ALLAH ALAM RAYA SEMESTA PAPUA BARAT  AKAN MENGERTAI SEGALAH PERJUANGANMU SEMOGA BANGSAMU DAPAT DITUNTUNG MENUJU KEPADA SUATU KEMERDEKAAN YANG SEJATI, MANDIRI, BEBAS DARI SEGALAH PERHAMBAANNYA.

BIARLAH YA…….. ALLAH BAPA YANG MAHA BENAR,MAHA SUCI,MAHA MURNI MENGOMBANG AMBING BANGSA DAN NEGARA NKRI, BIARLAH IA HARUS MENUAI  MURKAMU SESUAI DENGAN PERBUATANGNYA YANG BURUK  YANG TIDAK MENGANDALKAN KEESAAN ALLAH, YANG MAMPU MENCAPLOK TANAH WARISANMU, BANGSA WARISANMU, PUSAKAMU, PAPUA BARAT TANPA ADA ALASAN YANG BENAR.

BIARLAH YA……. ALLAH MENGAHANCURKAN DAN MENGAHAPUS NAMA NKRI DARI MUKA BUMI DENGAN AMARAHMU YA…..ALLAH.

TAPI YA….ALLAH BANGSAMU PAPUABARAT SUDAH SAATNYA UNTUK MEMERDEKAKAN DARI KEMELUT PENINDASAN PEKERJA PALING ULET NKRI INI. KAMI TAU YA… BAPA IA MUNAFIK, SOMBONG, PEMBUNUH, PERAMPOK, DIA SOK-SOK PINTAR, DIA SOK-SOK MAHA TAU, DLL. ITULAH PERBUATANG YANG ENGKAU BENCI YANG TALAH, SEDANG DAN AKAN BERSEMAYAM DIATAS TANAHMU, BANGSAMU, NEGARA, ANAKMU PAPUA BARAT .

YA…..ALLAH, ANAKMU TAU BAHWA ENGKAULAH  ALFA DAN OMEGA YANG AWAL DAN YANG AKHIR. SELLA. DAN YANG TAK MAMPU  DIKALAKAN OLEH BANGSA-BANGSA DIDUNIA. YANG MAMPU MENGCIPTAKAN DAN MENGHILANGKAN BANGSA-BANSA DIDUNIA. YANG MAMPU MEMBINANASAKAN PELAKU-PELAKU PENENTANG KEBENARANG.  

KERAKKANLAH ANAKMU DAN BANGSAMU MENUJU PADA KEMERDEKAAN PAPUA SECARA JASMANI DAN ROHANI.

UNTUK MEMERDEKAKAN DAN MENUNTUNG  BANGSAMU, YA ALLAH, SELLA.

MUSUKU SEMAKING BANYAK YA ALLAH,MEREKA ADA DISEKELILINGKU, ADA DI DAERAHKU,DUSUNG-DUSUNGKU, ADA DI NEGERIKU, ADA DI NEGARAKU, TAPI JIWAKU TERTUJU PADAMU DALAM KEBENARANG DAN IMAN. DAN MENURUT KEHENDAKMULAH JADI.

AMIN.

OLEH :

EDOWAY YUNUS

 

 

 
   
 
 3. 게시자: FREE CAMPAIGN 4 PAPUA발신자:   미국날짜:2008 1월 31 03:46

FREE WEST PAPUA (UK): 30th November 2007 INDEPENDENCE DAY DEMO & MARCH FOR JUSTICE!

REE WEST PAPUA CAMPAIGN (UK)

 

 

Dear friends of West Papua,

 

 

PLEASE JOIN BENNY on 30th November! This is the BIG ONE!

If you can only make it to one demo a year …THIS IS THE ONE!

FREE WEST PAPUA!

PAPUA MERDEKA!

 

 

 

 

WEST PAPUA INDEPENDENCE DAY DEMO & MARCH for JUSTICE!

 

Date: Friday 30th November 2007

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (UK)

 

Time & Place: 12 noon to 2.00pm DEMO outside the Indonesian Embassy, 38, Grosvenor Square, London, W1K 2HW

2.00pm to 3.30pm MARCH for JUSTICE to the BP & Rio Tinto HQs, St James’s Square, London SW1Y 4PD

 

Note: West Papua Independence Day itself is on Saturday 1st December (see FWPC Note below: Why 1st December?) This year we will be marking the occasion a day early, on Friday 30th November, to avoid demonstrating in front of an empty Embassy on the Saturday!

 

 

For more information, please contact:

 

Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua Campaign, Oxford.

E-mail: samoxen@dsl.pipex.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Tel: 01865 728412

Mobile: 07891 235112

 

 

RELEASE THE PRISONERS!

STOP THE KILLING!

SEND THE TROOPS HOME!

INDEPENDENCE REFERENDUM NOW!

FREE WEST PAPUA!

 

 

 

Until West Papua’s liberation from Indonesian colonial rule, the Free West Papua Campaign (UK) will hold a monthly WEST PAPUA: SOLIDARITY VIGIL outside the Indonesian Embassy in London, usually on the 1st Monday of the month from 12 noon to 2.00pm (Please check our website "Events" section for dates & times)

 

 

FWPC (UK) Note:

 

Why 1st December?

 

1st December: WEST PAPUA’S NATIONAL DAY

 

 

1ST December is a hugely significant date for the West Papuan people. It is West Papua’s NATIONAL DAY.

 

 

During the very brief period of openness in West Papua after the fall of the Indonesian dictator Suharto (known as the “Papuan Spring” 1999-2000), Papuans were at long last able to celebrate 1st December openly with raisings of the Morning Star flag, singing of the National Anthem “O My Land Papua” … and joyful dancing and singing long into the night.

 

 

Tragically for the West Papuans, whilst Indonesia now proudly boasts of its “new democracy”, the Indonesian government has now once again banned any celebrations of 1st December in West Papua. For the Papuans, the darkest days of the hated Suharto are back.

 

 

1st December inside West Papua this year (2007) will be a day of fear for Papuans, as it’s been every year since Indonesia assassinated West Papuan independence leader Theys Eluay during the run up to 1st December 2001.

 

 

Any public display of support for West Papuan independence – however peaceful – is counted by Indonesia as “treason”. Filep Karma & Yusak Pakage raised the Morning Star flag on a sports field in the grounds of Cenderwasih (Bird of Paradise) University on 1st December 2004 as part of a peaceful prayer ceremony. For this “crime”, Filep & Yusak are now serving 15 & 10 year prison sentences.

 

On 7th July 2007, the Indonesian military (TNI) commander in the West Papuan capital Port Numbay (Jayapura), Colonel Burhanuddin Siagian issued this grim warning:

 

 

“…it is the duty of the TNI [the Indonesian military] to crush any struggle or activity undertaken by any group in the community which tends towards separatism”

 

“What is absolutely certain is that anyone who tends towards separatism will be crushed by the TNI”

 

“In the interests of the NKRI [Republic of Indonesia], we are not afraid of human rights. We are quite prepared to imprison anyone, or dismiss them from their posts, whenever such [action] is in the interests of the NKRI”.

 

And on 13th July 2007, Col. Siagian continued:

 

 

“The Morning Star flag is clearly the separatists’ flag. They should not be given the opportunity to fly the flag in Papua. The only flag that may be flown is the red-and-white [Indonesian] flag. If they [the TNI & police] fail to act firmly, this would embolden Papuans to use separatist symbols.”

 

“The unfurling of the Morning Star flag represents a threat to the integrity of the Republic and requires firm action. Don’t let them trick us because we cannot be tricked. A separatist symbol is a separatist symbol. The TNI is ready to crush their movement.”

 

 

Col. Siagian is an indicted war criminal following his crimes against humanity during the Indonesian occupation of East Timor. Rather than bring him to justice, the “new Indonesian democracy” promoted him to one of the most senior Indonesian military commands in West Papua.

 

 

And on 13th August 2007, an announcement was made from TNI headquarters in Jakarta to “shoot –on –the –spot” anyone raising any “separatist symbols”.

 

 

That’s why this is the strong plea from the people of occupied West Papua to all of us living in freedom:

 

 

“To all West Papua’s friends in every Continent and Nation of our World: On 1st December we need you to raise our flag, the Morning Star. We need you to use your freedom to tell the World that we want to be FREE!”

Why 1st December?

 

 

On 1st December, West Papuans look back with a mixture of pride and sadness at the first steps their Nation took towards full independence in the early 1960’s.

 

 

On 1st December 1961 West Papua’s national symbols, the Morning Star flag, the National Anthem “Hai Tanahku Papua” [“O My Land Papua”] and the national coat of arms, the Mambruk bird, were officially approved and recognised by the Dutch government.

 

 

The official ceremony took place in Hollandia (now Port Numbay / Jayapura). First the Dutch tricolor was hoisted accompanied by the singing of the Dutch anthem. Then the West Papuan flag, the Morning Star, was raised and the Papaun anthem “Hai Tanahku Papua” sung. The musical accompaniment was provided by the Marine Corps of the Royal Netherlands Navy.

 

   
 
 4. 게시자: NEWS EVENT IN FREE WEST PAPUA ORG발신자:   미국날짜:2008 1월 31 03:38

FREE WEST PAPUA (UK): Upcoming events in Oxford & London

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN

www.freewestpapua.org

 

Oxford, England, 23rd January 2008

 

Dear friends of West Papua,


Warm greetings and very best wishes for 2008 from Benny Wenda and all of us at FWPC here in Oxford!

 

Here are THREE dates of upcoming FWPC events for your diaries:

 

1) Free West Papua OXFORD SOLIDARITY DAY

(part of the World Social Forum’s Global Call for Action)

http://wsf2008.net/fr/node/3617

 

Date: Saturday 26th January 2008

Time: 11.00am to 1.00pm

Place: Carfax crossroads (junction of Cornmarket Street, High Street, St Aldates & Queen Street) in Oxford city centre

 

WEST PAPUAN ukelele freedom songs and call by exiled West Papuan independence leader and former political prisoner, Benny Wenda, for UK peaceful solidarity action in support of West Papua's CRY FOR FREEDOM from Indonesian colonial rule.

 

We will also be distributing information from our friends at BiofuelwatchUKhttp://www.biofuelwatch.org.uk/  about the threat unrestricted biofuel production will pose to the survival of tropical rainforests --- clearly of huge importance to the future of West Papua’s forests.

 

2) WEST PAPUA: MONTHLY SOLIDARITY VIGIL

 

Indonesian Embassy, LONDON.

 

Date: Monday 11th February 2008

 

Time: 12 noon to 2.00pm

 

Place: outside the Indonesian Embassy,

38, Grosvenor Square, London, W1K 2HW

 

RELEASE THE PRISONERS!

STOP THE KILLING!

SEND THE TROOPS HOME!

INDEPENDENCE REFERENDUM NOW!

FREE WEST PAPUA!

 

Until West Papua’s liberation from Indonesian colonial rule, the Free West Papua Campaign (UK) will hold a monthly WEST PAPUA: SOLIDARITY VIGIL outside the Indonesian Embassy in London, if possible on the 1st Monday of the month from 12 noon to 2.00pm (Please check our website "Events" section for dates & times)

 

3) Monthly OXFORD- WEST PAPUA NIGHT

After the great success of our first Oxford – West Papua night on 10th January, we’ve decided to make this a monthly event! Join us for more live West Papuan music, food and sharing of FWPC action ideas and plans.

NB: Please note CHANGE OF VENUE.

Date: Wednesday 27th February 2008

Time: 7.00pm

Place: Port Mahon Pub (upper room)

82, St. Clements Street, St Clements, Oxford, OX4 1AW

http://www.streetmap.co.uk/newmap.srf?x=452643&y=206051&z=0&ar=Y

Papua Merdeka!

Free West Papua!

Richard

Richard Samuelson

Free West Papua Campaign, Oxford, UK www.freewestpapua.org

-----------------------------------------------------------------------------------

INDONESIA :

Scared of a Papuan bag,

scared of a Papuan book

… scared of the truth.

 

Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua Campaign (UK)

www.freewestpapua.org

18th January 2008

 

IT may not look very scary to you or me, but to the Government of Indonesia it is a dangerous threat to the "unity of the nation". No, it's not an assault rifle or a pound of high explosives, or even a bow and some arrows ….it is a BAG.

 

Yesterday in Jayapura, West Papua, two women, Yohana Pekei & Nelly Pigomewere interrogated by Indonesian police and intelligence agents because they make bags and sell them for a few pence to help support their families.

 

What could possibly be so dangerous about a bag sold by the roadside by two West Papuan women?

 

If I told you that the bag has a star woven into its design, maybe you can now understand why the Indonesian State is so terrified of this particular bag? Still confused? Well, let me tell you that the star is the "Morning Star", symbol of 45 years of dreams of West Papuan independence from Indonesia. When a State doesn't enjoy the support of the entire population of a territory it claims as its own, it cannot dare to allow even the smallest sign of disagreement.

 

So the NKRI, the Unitary State of the Republic of Indonesia, with all its pomp, majesty and immense military power… is now scared of a bag. Ten years after the fall of the dictator Suharto, an event which was supposed to herald a new era of openness and democracy, Indonesia is now plumbing new depths in a last desperate attempt to keep its grasp on West Papua.

 

Earlier this week, Barnabas Suebu, Indonesia's colonial Governor in West Papua, ordered the Police to enforce a new law, Article 6 of Government Regulation 77, 2007, making it a criminal offence to "display, sell or use" … "any flag or logo used by separatist movements".1 Yohana & Nelly's bag is now an illegal bag.

 

In 2004, two West Papuan independence activists, Filep Karma & Yusak Pakage were jailed for 15 & 10 years respectively for peacefully raising the Morning Star flag itself. Now it's Yohana & Nelly's turn for Indonesia to turn into criminals ... for making and selling a bag.

 

Last November, TIME magazine acclaimed Suebu as a "Hero of the Environment" for his supposed promises to start protecting West Papua's threatened rainforests. This week Suebu has revealed his true colours as a "Hero of Indonesian nationalism".

 

And Indonesia is not only scared of Papuan bags. It's scared of Papuan books too. In December, Indonesian State prosecutors seized 60 copies of a book by Papuan academic, Sendius Wonda, entitled The Sinking of the Melanesian Race: The Political Struggle in West Papua.

 

"The book is misleading, it could spark unrest and divide the Papuan community," said Rudi Hartono, the Chief of Indonesian intelligence (BIN) in West Papua. "We will continue raiding bookstores in other places [searching] for the book". 2

 

And here is why Yohana & Nelly's bags and Sendius Wonda's book are so scary to the Government of Indonesia; they tell the truth …the inconvenient but undeniable truth that the vast majority of West Papuans want independence from Indonesia.

But as an activist with the Free West Papua Campaign I would say that wouldn't I? Well don't just take it from me. In June 2006, the then BBC Jakarta correspondent, Rachel Harvey, was allowed the rare privilege of a visit to West Papua by the Indonesian government. Here is what she said on her return:

"I didn't talk politics with every Papuan I met.  But whenever the subject came up, and it did repeatedly, everybody I spoke to told me they wanted independence." 3

And in February 2007, a senior Indonesian political sciences academic, Muridan S. Widjojo, from the Centre for Political Studies at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) [an official Institute under the authority of the Indonesian President himself] who unlike foreign academics or journalists is given free access to West Papua by the Indonesian military, admitted with remarkable candour:

"However, we have to realize that deep inside, almost every Papuan wants to be free from Indonesia." 4

And to trump them all, how can you doubt the aforementioned Indonesian Governor himself, Barnabas Suebu, speaking in 2000, before his current period in power? Here is Suebu, the same man who this week declared Yohana and Nelly's bag illegal, interviewed by Tempo magazine during the "Papuan Spring", the brief and wonderful period of openness which followed the collapse of the Suharto dictatorship, an era cruelly closed with the November 2001 assassination of West Papuan independence leader Theys Eluay by Indonesian Special Forces:

Q. "In your view, will the people of Irian Jaya vote for independence or autonomy if a referendum is held?"

A. "Based on my observations in Jayapura, I predict there will be a greater preference for independence. So, this is a serious matter. I hope no one will say again that this is the wish of a trivial few.
They do not accept autonomy…. They only want independence…. The people of Papua insist on independence but Jakarta rejects it… the people are craving for independence." 5

 

A Papuan bag and a Papuan book. Indonesia is indeed very scared .... of the truth.

 

 

Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua Campaign (UK)

www.freewestpapua.org

18th January 2008

 

 

 NOTES:

1.Cenderawasih Pos11 January 2008 "Morning Star flag ban stands: Suebu"

2. The Jakarta Post 15 December 2007 "[Indonesian] Government Bans, Confiscates Book on Papuan Political Struggle"

3. Te Waha Nui Online 14 June 2006 "West Papuan clergyman to speak on human rights at seminar" http://www.tewahanui.info/news/140606_westpapua.shtml

 

4. Jakarta Post 1 February 2007 "Papuan Separatists not a threat"

http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070201.H05

5. Tempo MagazineInterview NO. 34/XXIX23 October 2000 "Barnabas Suebu: "They Only Want Independence"

 

 
Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
 
FREE WEST PAPUA: URGENT! demo at Indonesian Embassy, London TODAY 4.00PM TO 6.00PM
Dear friends of West Papua,

URGENT: SUHARTO DEMO IN LONDON TODAY!

SUHARTO, the former Indonesian dictator, responsible for the deaths of hundreds
of thousands of innocent people in WEST PAPUA, EAST TIMOR, ACEH & in Indonesia
itself, died yesterday. After his fall in 1998, with the same British,
American, Dutch & Australian collusion and complicity as he enjoyed during his
32 years in office, Suharto was never brought to justice for his crimes against
humanity.
The British Foreign Secretary, David Milliband, has sent a message of
condolences to the Government of Indonesia.

We have just found out that at 4.30pm TODAY (28 January 2008) there will be a
Memorial Service for Suharto at the Indonesian Embassy, 38, Grosvenor Gardens,
London W1K 2HW.
 

Free West Papua(UK) will be holding a peaceful DEMONSTRATION outside the
Indonesian Embassy TODAY (Monday 28 January 2008) from 4.00pm to 6.00pm.



Here are some text messages we received about Suharto's death from West Papua
today:



"Thanks to God ... President Dictator is gone!" (from Biak)


 "Benny...the killer of your people is now gone but we need his family to be
held responsible for his crimes against the people of West Papua".
(Message to Benny Wenda from the DeMMaK [Koteka Tribal Assembly] in the
highlands of West Papua)

"Criminal president of Indonesia is dead and Indonesia has 7 days of mourning.
But we in West Papua have been in mourning for 45 years! We need justice and
freedom!"
 (from Jayapura)


Apologies for the very short notice. JOIN US IF YOU CAN!


Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
www.freewestpapua.org



--------------------------------------------------------------------------------


From: Richard Samuelson [mailto: samoxen@dsl.pipex.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ]
Sent: 28 January 2008 12:35
To: ' special.events.cd@met.police.uk This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it '
Subject: FREE WEST PAPUA: demonstration at Indonesian Embassy, London TODAY
4.00PM TO 6.00PM


Dear Sir/Madam,

We have just found out that at 4.30pm TODAY (28 January 2008) there will be a
Memorial Service for the former Indonesian dictator Suharto at the Indonesian
Embassy, 38, Grosvenor Gardens, London.

Please accept our apologies for the very short notice. We would like to hold a
small peaceful demonstration outside the Indonesian Embassy (maybe just 2 to 5
people) from 4.00pm to 6.00pm TODAY.

Yours faithfully,

Richard Samuelson

Tel: 07891 235112
Co-Director, Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
www.freewestpapua.org
 

MARCH for JUSTICE, FILM AND SPEAKERS Friday 30th November 2007
MARCH for JUSTICE, FILM AND SPEAKERS

The Free West Papua Campaign (based in Oxford) is organising a march, demo and film showing with speakers, to be held in London calling for justice and an end to Indonesian occupation.

12 noon – 2pm
March for Justice, meet outside the Indonesian Embassy
38 Grosvenor Sq, London W1K 2HW, Bond St Tube
2.00pm to 3.30pm
Demonstration at BP & Rio Tinto HQs,
St James’s Square, London SW1Y 4PD, Piccadilly Circus Tube

6.30pm FILM & SPEAKERS
Crossroads Women’s Centre, 230a Kentish Town Rd, London NW5, corner of Caversham Rd, behind Barclays Bank – Kentish Town Tube. Fully Wheelchair Accessible.

West Papua (the western half of New Guinea Island) has been under Indonesian military occupation for nearly 45 years. At least 100,000 West Papuan women, men and children – 10% of the Indigenous population – have been slaughtered. Killing, rape and torture continue to this day. Meanwhile multinationals, including UK based companies like BP and Rio Tinto, continue the theft of mineral resources and the destruction of West Papua’s precious rainforest.

With

Maria Wenda: a witness of brutal rapes, mutilations and killings committed by the occupying forces against West Papuan women, including her own family. Ms Wenda had to flee to the UK in 2003 because of her involvement in the independence movement. She describes herself as “a messenger of Papuan women’s cry for justice”.

Benny Wenda: New Guinea tribal leader, born and raised in the central highlands of West Papua. During the first 30 years of his life he knew suffering and death because of the military occupation. For peaceful political campaigning he was tortured, imprisoned and nearly killed. He escaped from prison in 2002 and eventually reached asylum in the UK.

“We work day and night for our country's independence from Indonesia, not in our own land or amongst our own people, but from exile here in England.” Maria & Benny Wenda

Richard Samuelson: a co-director of the Free West Papua Campaign working alongside Maria, Benny & the West Papuan people to raise international awareness and support.

West Papua: The Secret War (15 mins, 2007) For the first time, West Papuan refugees who have escaped across the border into Papua New Guinea tell their own story of life - and death - under Indonesian colonial rule. The film also gives a brief history of the Western powers’ exploitation of West Papua’s natural resources and their collusion with the illegal Indonesian occupation.

For more info contact : E-mail: samoxen@dsl.pipex.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Tel: 01865 728412 Mobile: 07891 235112

_______________________________________________







FREE WEST PAPUA CAMPAIGN
www.freewestpapua.org

WEST PAPUA INDEPENDENCE DAY
DEMO & MARCH for JUSTICE!

RELEASE THE PRISONERS!
STOP THE KILLING!
SEND THE TROOPS HOME!
INDEPENDENCE REFERENDUM NOW!
FREE WEST PAPUA!


Background information

WEST PAPUA (the western half of New Guinea island, known by Indonesia as Irian Jaya) has been under Indonesian military occupation for nearly 45 years. Promised a genuine UN sponsored independence referendum in the 1960's, Suharto's Indonesia instead hand-picked a thousand Papuans and forced them at gun point to vote for annexation by Indonesia. Known by Indonesia as the "Act of Free Choice", Papuans call it the "Act of NO Choice".

Closed off from the outside world ever since, (foreign journalists, human rights and aid agencies are almost completely banned) the Indonesian military continues to kill, rape and torture the Indigenous Melanesian population in an attempt to suppress their overwhelming desire for independence. It is estimated that Indonesia has slaughtered at least 100,000 West Papuan women, men and children; 10% of the population.

And during all this time, Western governments, including the UK, have remained shamefully silent to protect their commercial interests in West Papua's natural resource riches. (BP is developing a natural gas project in one of the World's last untouched mangrove swamps and Rio Tinto owns a share in the vast Freeport copper and gold mine, which has ripped open a sacred mountain and poured millions of tonnes of toxic waste into once pristine West Papuan rivers.)

________________________________________________________________________________
All funds raised for FWPC are either sent directly to West Papuan refugees, political prisoners and independence activists (for food, medical supplies, cameras and communications equipment etc.) or are used to support our campaigning work here in the UK and worldwide. All FWPC activists are volunteers.
FREE WEST PAPUA (UK): 30th November 2007 INDEPENDENCE DAY DEMO & MARCH FOR JUSTICE!

REE WEST PAPUA CAMPAIGN (UK)

 

 

Dear friends of West Papua,

 

PLEASE JOIN BENNY on 30th November! This is the BIG ONE!

If you can only make it to one demo a year …THIS IS THE ONE!

FREE WEST PAPUA!

PAPUA MERDEKA!

 

 

WEST PAPUA INDEPENDENCE DAY DEMO & MARCH for JUSTICE!

 

Date: Friday 30th November 2007

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (UK)

 

Time & Place: 12 noon to 2.00pm DEMO outside the Indonesian Embassy, 38, Grosvenor Square, London, W1K 2HW

2.00pm to 3.30pm MARCH for JUSTICE to the BP & Rio Tinto HQs, St James’s Square, London SW1Y 4PD

 

Note: West Papua Independence Day itself is on Saturday 1st December (see FWPC Note below: Why 1st December?) This year we will be marking the occasion a day early, on Friday 30th November, to avoid demonstrating in front of an empty Embassy on the Saturday!

 

For more information, please contact:

 

Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua Campaign, Oxford.

E-mail: samoxen@dsl.pipex.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

   
 
 5. 게시자: WEST PAPUA NEWS WHEN SUHARTO DEATH발신자:   홍콩날짜:2008 1월 31 03:22

http://www.freewestpapua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=2
Free West Papua Campaign in Ntherland Demo Suharto In Front of Indonesia Embbassy

By Freee West Papua Campaign Netherland
Jan 30, 2008, 01:29

Suharto is Mass murderer hundred of thousand of West Papua innocent people he has kill must responsible. Now his gone but His family must bring them so justice.
Suharto is Killer, Suharto is murder ,Suharto is guiltily,Suharto is West Papuan Blood on his hand
How we west Papua forgive him his murder we West Papuan never forgive mass murde.

F

 






Call for consultation over Jakarta’s plan to further split Papua
RNZI Posted at 07:26 on 28 January, 2008 UTC

A religious leader in Indonesia’s Papua has called for Jakarta lawmakers to consult with Papuans before going ahead with their plan to split their region into four new provinces
Last week, Indonesia’s House of Representatives endorsed its own plan to create eight new provinces, including adding four provinces to the two in its Papua region.


The move has caused an outcry among many analysts and religious leaders who describe it as part of a "divide and rule" tactic by Jakarta.


Now the House has agreed to delay the split for a few months while the government evaluates whether the new provinces would be of benefit to the local people.


Father Neles Tebay of the Jayapura Catholic Diocese says there must be discussion of how the split relates to Papua’s Special Autonomy status.
“A comprehens

ive evaluation by both the central government and the Papuan people. I think this is the one step that can be taken by both parties. Otherwise it will create more problems in West Papua.”


Father Neles Tebay says that as it stands, neither the Papuan People’s Assembly and Papuan Legislative Council has given approval for the planned split.


He says that going ahead with that split without that approval would be a violation of Special Autonomy law.

SUHARTO: letters in UK newspapers from Amnesty International 29.1.08
The Daily Telegraph 29.1.08
 
 Dear Sir,

The Telegraph was right to highlight the millions killed under Suharto’s regime (Suharto’s death revives memories of the millions killed under his rule, 28 January 2008).
His regime was responsible for a large number of human rights violations, including the deaths of over half a million political opponents, the effective censorship of the media and the banning of political dissent.

However, Amnesty International is deeply concerned that very few people have been brought to justice for their part in these atrocities. All the victims should also receive due compensation and reparations as a matter of priority.

In addition, the general situation in the country remains a concern for Amnesty International. Peaceful demonstrators have been killed by the security forces, discrimination remains widespread, and individuals continue to be persecuted for expressing their desire for independence in the Indonesian regions of Moluku and Papua.

Amnesty International hopes that Indonesia can now deliver justice for the millions that suffered under Suharto, while breaking with the past and improving human rights for present and future generations.

Yours faithfully,

Kate Allen
Director of Amnesty International UK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
The Guardian 29.1.08
 
 Dear Sir,

I read with interest your article on the death of General Suharto, the former president of Indonesia (Daughter calls for forgiveness as ex-dictator Suharto dies, 28 January 2008).

Forgiveness is one thing, but we should not forget the large number of human rights violations conducted in his name.

Suharto’s regime was responsible for deaths of over half a million political opponents, the effective censorship of the media and the banning of political dissent.

It remains a deep regret to Amnesty International that very few people have ever been tried for their part in these crimes.

All those responsible should be brought to justice, and victims should receive due compensation and reparations as a matter of priority.

The general situation in Indonesia remains a concern for Amnesty International. Peaceful demonstrators have been killed by the security forces, discrimination remains widespread and individuals continue to be persecuted for expressing their desire for independence in the Indonesian regions of Moluku and Papua.

Amnesty International hopes that Indonesia can now deliver justice for the millions that suffered under Suharto, while breaking with the past and improving human rights for present and future generations.

Yours faithfully,

Kate Allen
Director of Amnesty International UK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
Festival Entry Examines New Guinean An Interview With thSanta Barbara-Based Director
The Santa Barbara Independent (USA)
Friday, January 25, 2008

Craig Harris might seem like an unlikely source for a documentary on the political travails of West Papua New Guinea, the western half of the former Dutch colony of New Guinea. A Santa Barbara-based carpenter, Harris visited West Papua in 1985 after reading an article about it in National Geographic. Fascinated by the island and its history, he found himself returning again and again over the years, and as he did so he became increasingly dismayed by what he calls the “brutal repression” exacted on West Papuans by the Indonesian military. Harris has made a short documentary about West Papua; it will screens today at Victoria Hall at 6:30 p.m., and at Center Stage Theater at 1:00 p.m. on Sund

Explain the premise of West Papua: Freedom to Choose.

It goes into the human rights issues of West Papua New Guinea, and what they’ve been struggling through with the Indonesian government and military. And then it goes it into the multinational situation there as well. The land is so rich that there are multinationals from all over the world trying to reap profits from it.

I understand that in the early 1960s West Papua gained independence from Holland, but then fell under the control of Indonesia, against the wishes of most Papuans.

Right. And the Papuan people are still demanding full independence from Indonesia. The Indonesian military has been brutalizing the Papuans for going on forty years now, and the Papuans really feel they have no other choice. They’re tying to do this as peacefully as possible, but there are always conflicts. There are rebels out there, and some of the skirmishes that take place, where you have Papuan freedom fighters battling the Indonesian military with bows and arrows and spears—well, the results are predictably tragic.

What prospect is there for a successful session of West Papua, a la East Timor? I can’t imagine that any of the big Western nations is excited about supporting West Papuan independence, which could jeopardize trade relationships with Indonesia.

Well, it is being difficult for the West Papuans to get the support of the UN. But nobody imagined East Timor was going to get independence, and they were able to achieve it. It’s not going to be easy for West Papua, but I know that I am optimistic, and I hope that most people involved in the Papuan cause are as well.

Visit freewestpapua.org for more information about West Papua.

Comments

Wrong. Netherlands New Guinea held national elections in Jan/1961 and installed a 28 member New Guinea Council in April/1961; after hearing in October that the United States was forcing the Netherlands to trade their nation to Indonesia the Council held an emergency session and elected a National Council who selected the national anthem and designed the "Morning Star flag" and national emblem including motto "One People, One Soul".

The Dutch accepted the new flag and symbols and these were raised on 1st December 1961 next to the Dutch Tri-colour. The Americans forced the Netherlands & paid the United Nations to sign the "New York Agreement" in August 1962; after General Suharto came to power he sold West Papua's mining rights to Freeport McMoRan in 1967; and in 1969 the military staged a thing called the 'Act of Free Choice' to try and claim the mine license was legal.

Today West Papua is a colony under Indonesian rule and according to the Yale University Law School suffering genocide.

AndrewJ (anonymous profile)
January 25, 2008 at 9:42 p.m


Our model dictator

ByJohn Pilger
Monday January 28, 2008
The Guardian

http://www.guardian.co.uk/indonesia/Story/0,,2248009,00.html

The death of Suharto is a reminder of the west's ignoble role in propping up a murderous regime


In my film Death of a Nation, there is a sequence filmed on board an Australian aircraft flying over the island of Timor. A party is in progress, and two men in suits are toasting each other in champagne. "This is an historically unique moment," says one of them, "that is truly uniquely historical."
 

This was Gareth Evans, Australia's then foreign minister. The other man was Ali Alatas, the principal mouthpiece of the Indonesian dictator General Suharto, who died yesterday. The year was 1989, and the two were making a grotesquely symbolic flight to celebrate the signing of a treaty that would allow Australia and the international oil and gas companies to exploit the seabed off East Timor, then illegally and viciously occupied by Suharto. The prize, according to Evans, was "zillions of dollars".

 

Beneath them lay a land of crosses: great black crosses etched against the sky, crosses on peaks, crosses in tiers on the hillsides. Filming clandestinely in East Timor, I would walk into the scrub, and there were the crosses. They littered the earth and crowded the eye. In 1993, the foreign affairs committee of Australia's parliament reported that "at least 200,000" had died under Indonesia's occupation: almost a third of the population. Yet East Timor's horror, foretold and nurtured by the US, Britain and Australia, was a sequel. "No single American action in the period after 1945," wrote the historian Gabriel Kolko, "was as bloodthirsty as its role in Indonesia, for it tried to initiate the massacre." He was referring to Suharto's seizure of power in 1965-6, which caused the violent deaths of up to a million people.

 

To understand the significance of Suharto is to look beneath the surface of the current world order: the so-called global economy and the ruthless cynicism of those who run it. Suharto was our model mass murderer - "our" is used here advisedly. "One of our very best and most valuable friends," Thatcher called him. For three decades the south-east Asian department of the Foreign Office worked tirelessly to minimise the crimes of Suharto's gestapo, known as Kopassus, who gunned down people with British-supplied Heckler & Koch machine guns from British-supplied Tactica "riot control" vehicles.

A Foreign Office speciality was smearing witnesses to the bombing of East Timorese villages by British-supplied Hawk aircraft - until Robin Cook was forced to admit it was true. Almost a billion pounds in export credit guarantees financed the sale of the Hawks, paid for by the British taxpayer while the arms industry reaped the profit.

 

Only the Australians were more obsequious. "We know your people love you," the prime minister Bob Hawke told the dictator to his face. His successor, Paul Keating, regarded the tyrant as a father figure. Paul Kelly, a prominent Murdoch retainer, led a group of major newspaper editors to Jakarta, to fawn before the mass murderer even though they all knew his grisly record.

 

Here lies a clue as to why Suharto, unlike Saddam Hussein, died not on the gallows but surrounded by the finest medical team his secret billions could buy. Ralph McGehee, a senior CIA operations officer in the 1960s, describes the terror of Suharto's takeover in 1965-6 as "the model operation" for the US-backed coup that got rid of Salvador Allende in Chile seven years later. "The CIA forged a document purporting to reveal a leftist plot to murder Chilean military leaders," he wrote, "[just like] what happened in Indonesia in 1965." The US embassy in Jakarta supplied Suharto with a "zap list" of Indonesian Communist party members and crossed off the names when they were killed or captured. Roland Challis, BBC south-east Asia correspondent at the time, told me how the British government was secretly involved in this slaughter. "British warships escorted a ship full of Indonesian troops down the Malacca Straits so they could take part in the terrible holocaust," he said. "I and other correspondents were unaware of this at the time ... There was a deal, you see."

 

The deal was that Indonesia under Suharto would offer up what Richard Nixon had called "the richest hoard of natural resources, the greatest prize in south-east Asia". In November 1967 the greatest prize was handed out at a remarkable three-day conference sponsored by the Time-Life Corporation in Geneva. Led by David Rockefeller, all the corporate giants were represented: the major oil companies and banks, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens, US Steel and many others. Across the table sat Suharto's US-trained economists who agreed to the corporate takeover of their country, sector by sector. The Freeport company got a mountain of copper in West Papua. A US/European consortium got the nickel. The giant Alcoa company got the biggest slice of Indonesia's bauxite. America, Japanese and French companies got the tropical forests of Sumatra. When the plunder was complete, President Lyndon Johnson sent his congratulations on "a magnificent story of opportunity seen and promise awakened". Thirty years later, with the genocide in East Timor also complete, the World Bank described the Suharto dictatorship as a "model pupil".

 

Shortly before the death of Alan Clark, who under Thatcher was the minister responsible for supplying Suharto with most of his weapons, I interviewed him, and asked: "Did it bother you personally that you were causing such mayhem and human suffering?"

"No, not in the slightest," he replied. "It never entered my head."

"I ask the question because I read you are a vegetarian and are seriously concerned with the way animals are killed."

"Yeah?"

"Doesn't that concern extend to humans?"

"Curiously not."

johnpilger.com

#comments { font-size:70%; font-family:Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; } #comments div.commentheader p { font-size:1.2em; } #comments { clear:both; margin-top:25px; width:256px; } #comments h3 { color: #fff; padding:2px; margin-bottom: 10px; font-size:1.3em; background-color:#999; } .individualcomment { font-size:1.2em; clear:both; margin-top:10px; padding-top:10px; border-top:1px solid #999; } .dateline { font-weight: normal; color:#999; padding-top:2px; margin:0 0 15px 0; } .byline { font-weight:bold; padding:0; margin:0; }
Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
www.freewestpapua.org
BY : EDOWAY YUNUS 
 
   
 
 6. 게시자: SIARAN PERS & TUNTUTAN KOMITE KOTA ALIANSI MAHASISWA PAPUA YOGYAKARTA발신자:   영국날짜:2008 1월 29 11:13

 


 

 

 

(29/01/2008 - 17:23)

AKSI DEMO 19 DES 05

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aliansi Mahasiswa Papua

Siaran Pers

 

 

 

Aliansi Mahasiswa Papua

 

 

 

 

Sekretariat:

Jl. Kusuma Negara No 119

Email:
amp_ jogya@yahoo. com

Websites:
http://www. melanesianews.org/spm

http://www. westpapua. net

Yogyakarta Telp. (0274) 540855

  

 

liansi Mahasiswa Papua


Siaran Pers

ALIANSI MAHASISWA PAPUA YOGYAKARTA

Nomor: 001-X/pub/ kk-ampjogja/ X/I/06

********************************

 

UNDANG UNDANG OTONOMI KHUSUS BONEKA, NKRI BERSAMA SEPERANGKAT OTSUS (MRP, PEMEKARAN PROP IRJABAR, BATALYON/KODAM2 MILITER TNI-POLRI)DI PAPUA SUDAH MATI BERSAMA ALMARHUM  J.P. SALOSSA

REZIM PEMERINTAHAN SBY-KALLA SEGERAH BUKA RUANG DEMOKRASI SELUAS LUASNYA BAGI RAKYAT PAPUA

 

 OTSUS PAPUA TETAP GAGAL DI PAPUA !

“Otsus kabur dimata Elite Papua- maka:  Pemerintahan  NKRI STOP memasang ulang Strategi baru di Tanah Papua”

                           *******************************

 

 

Perjuangan panjang ideologi pembebasan papua yang sejati tidak akan berakhir dengan meninggalnya Mantan Gubernur Almarhum J. P. Salossa pada tanggal 19 Desember 2005. kegigihan elit elit papua dan Jakarta untuk memakasakan nasionalisme NKRI bagi rakyat papua masih berjalan dan tidak akan pernah berhenti sampai meninggalnya J.p. Salossa. Msi.

AMP menganalisis bahwa seorang gubernur papua yang terkenal selama ini adalah ujung tombak lahirnya Otonomi Khusus Papua bahkan masifnya Otonomi Khusus Papua selama ini adalah atas dorongan dan kerja kerja keras J.P.Salossa. Dan pihak kubu yang menentang dengan Otsus di luar perjuangan papua merdeka (“M”), adalah  kubu IrianJaya Barat sedikit lega dalam mendorong perjuangan pemekarang ini. Elite local, terutama mengelang proses pemilu kepalah daerah salah satu calongnya adalah mantang gubernur yang hari ini telah tiada, artinya kejadian ini cukup, merombak struktur politik borjuasi papua bahkan hegemoni Indonesia selama ini.

Belum mengakarnya agenda neokolonialisme Indonesia NKRI berwajah Otsus MRP, Pemekaran wilayah di papua, ditegah kepergian J.P.Salossa akan berwujud pada keterlantarang paket Otsus tersebut. Maka tingkatan gerakan semua Organisasi Kiri dengan Ideologi perjuangan yang kita lakukan sekarang perlu adanya merapatkan diri untuk mendorong jalannya proses demokrasisasi penuh dengan cara membuka dialog nasional maupun internasional untuk mencari solusi terbaik konflik di papua yang selama ini selalu dipaksakan oleh Jakarta hamba kapitalisme Amerika Serikat, IMF, Bank Dunia dll ini. untuk itu Kami dari Aliansi Mahasiswa Papua mengajak supaya semua elemen gerakan kiri segerah merapatkan barisannya (Dibawah payun FRONT PEPERA) untuk berjuang membebaskan bangsa papua yang selama ini, diintimidasi, ditindas, dikucilkan, diinjak injak haknya, diperkosa secara fisik, budaya, mental jiwaraga, dirampas kekayaan alamnya dll sebab AMP melihat bahwa disana ada mengalami peningkatan perjuangan yang semestinya bukan akhir, namun adalah proses yang cukup mulus dalam tatarang perjuangan pembebasan papua barat itu sendiri.

Otsus terkenal identik dengan Almarhum.J.P.Salossa.Msi, sehinggah kegigihan akan proses otsus tak akan berjalan seperti sebelumnya, namun pincang karena Promotor Otsus telah tiada. bukan final untuk menjadikan hal ini sebagai titik utama, sebab benih benih J.P. Salossa telah mendara dagin di kalangan borjuis papua terutama NKRI tulen yang terus memaksakan otsus sebagai politik final bagi rakyat papua. tanpa didepankan apa yang di katakana Demokrasi sepenuhnya di atas dunia, yang merdeka, berdaulat yang juga katanya Adil dan Makmur Bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kurangnya pemerintah membuka diri untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang terbaik antara Rakyat Papua, TPN-OPM dengan kepemerintahan NKRI demi mensukseskan jalannya suatu Mubes Rakyat Papua, Dialog Nasional maupun Dialog Internasional.

Provokatif dalam pemecah belah gerakan kiri di duga akan dilakukan oleh kaum kepentingan (Musuh ”M”) dengan membangun opini yang sempit dan tak nasionalis papua. kepeloporan AMP adalah mengedepankan ideologinya yang masih panjang kita perjuangkan dan bukan menjadikannya sebagai black propaganda untuk klaim mengklaim dalam memperkukuh situasi yang berujung pada  konflik horizontal antar rakyat papua itu sendiri. sebab perlawanan AMP adalah kontra terhadap system watak yang kontra  dengan perjuangan pembebasan papua barat!

Maka itu, Komite Kota  Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta mengerukan kepada semua organisasi gerakan kiri Progresif dan terpimpin di seluruh Indonesia yang mempunyai suatu kepribadian ideology yang tinggi mengenai papua merdeka sejati segerah mengambil suatu sikap untuk duduk bersama, berjuang bersama, maju bersama melawan pemerintahan penjajah NKRI berwatak MILITERISTIK, KAPITALIS, di tanah papua. supaya kita mendorong rakyat papua kepada suatu kemerdekaan sejati dan mengeluruh di tanah papua barat, dan begitu pula tidak lagi memaksakan kehendak pemerintahan colonial NKRI secara sepihak kepada rakyat papua, ditegah kepincangannya musuh (Otsus-Pemerintah NKRI) dalam menata kepentingan para borjuis local papua- nasional maupun internasional di papua barat.

Musiba Korban kelaparanYahukimo adalah suatu bukti bahwa Otsus di papua Meman sudah mati sejak awal pemberian otsus oleh NKRI yang rakyat mintah sampai hari adalah  Pengakuan NKRI terhadap Kemerdekaan Papua barat yang pernah merdeka pada 1 Desember 1969.

Kepada massa rakyat papua untuk tetap berada pada satu komitment menata kembali suatu strata politik papua yang terpimpin yang kita banggung bersama yaitu front PEPERA 69, bahwa musuh sedikit mundur dalam propaganda penindasan mereka. Keperpihakan Aliansi mahasiswa papua (AMP) adalah perjuangan pembebasan papua barat, maka kubu politik yang diluar kita adalah tetap musuh, sehingga propagandis apapun dari kelompok tertentu yang bertentangan selama ini harus dihindari demi pengelamatan perjuangn papua dari percokolan elite maupun kepentingan yang terbukti selama ini hanya memanfaatkan kejadian kejadian untuk kelompoknya.

Praktek pembacaan situasi ini menjadi pentin untuk megarahkan basis massa rakyat  papua kearah penyelamatan dan keutuhan gerakan Papua Merdeka untuk semakin mendorong  terwujudnya kemerdekaan sejati.

Sebagai wujud perlawanan rakyat papua hari ini, maka KK-AMP yogyakarta menyatakan sikap.

01. Undang undang Otonomi khusus boneka NKRI bersama seperangkat Otsus, (MRP, Pemekaran Prop Irjabar, Batalion2/ Kodam2 Militer TNI-POLRI) di papua sudah mati bersama almarhum J.P.Salossa, untuk itu rezim pemerintahan SBY-Kalla segerah buka Ruang Demokrasi seluas luasnya Bagi Rakyat Papua 

02. Untuk kedepan tidak boleh ada lagi unsur pemaksaan kebijakan kebijakan Pemerintahan penjajah NKRI terhadap rakyat papua berupa apapun

03.Untuk mencari suatu penyelesaian politik papua pemerintahan SBY-Kalla segera membuka Dialog Nasional maupun Internasional dengan seluruh Rakyat Papua serta TPN-OPM secara terbuka dan transparan.

 

Demikian siaran pers ini kami laksanakan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

 

KOMITE KOTA ALIANSI MAHASISWA PAPUA YOGYAKARTA

 

 

Yunus Edoway                                                          Jack Dumupa

koordinator KK-AMP Jogja                                         Dewan KP AMP

 

Dukungan Politik:

 

Partai Rakyat Democrat (PRD) Yogyakarta

 

 

Andrianus Sugiadi

Ketua KPW-PRD

 

Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)Yogyakarta

 

 

Lalu Hilman Afriandi

Ketua

 

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMA –PAPUA)Yogyakarta

 

 

Yerry Muyapa

Sekjen

 

 

(FPPI) Yogyakarta                                                                            (FMN) Yogyakarta

           

 

………………………….                                                                     …………………………

 

 

 

 (KMY) Yogyakarta                                                          (FORMAD) Yogyakarta

 

 

…………………………………                                                           ………………………

 

(KAY) Yogyakarta                                                            (LFSY) Yogyakarta

 

 

………………………………                                                          …………………………

 

 

 (FMN-APMD) Yogyakarta                                                      (SEKBER) Yogyakarta

 

…………………………                                                              ………………………..

 

 

(Ganja)   Yogyakarta

 

 

 

 

Abu Muri

mewakili

 

 

 

Menyetahui:

 

 

 

Rintho Kogoya

Sekjend KP-AMP Internasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGERAH KEMBALIKAN  8 ORANG WARGA SIPIL KASUS PENANGKAPAN DI TIMIKA  KEPAPUA UNTUK DIPROSES  DIPAPUA

No: 01/xpub/FRMP/01-X/2006

RAKYAT PAPUA BERSIAPLAH UNTUK MENUTUP FREEPORT DAN GALANG MASSA SEGERAH  UNTUK PAPUA MERDEKA

Berawal dari tahun 1960an sudah dan telah ada berbagai tahapan tekanan dan pembunuhan,pengejarang,interogasi  yang di alami oleh warga pribumi mimika di atas segala emas dan tembaga , sudah terbukti sejak masuknya PT. Mcmoran. co./ PTFI  ini. mereka masih ingin mau melangjutkan hal ini pada anak negeri Amumgme, Kamoro dan beberapa suku lainya yang berdiam didaerah sekitarnya itu, setidaknya pengejarang dan penangkapan bukanlah hal yang baru bagi mereka, selama ini.

Kronolis singkat kasus penangkapan 12 warga sipil ditimia

Agen Khusus Myers dan Eiowan menekankan kembali janji-janji yang pernah diberikan untuk membawa ke-11 orang ini ke Amerika. Kedua agen FBI itu mempersilakan ke-11 orang tadi, dan Pdt. Ondawame,(ketua klasis setempat) untuk masuk ke bagian belakang sebuah truk berukuran sedang. Menurut mereka ini adalah tahapan pertama perjalanan mereka ke Amerika. Mereka berkata bahwa ke-11 orang itu, dan Pdt. Ondawame, akan aman dari para penguasa Indonesia apabila mereka masuk ke dalam truk itu. Sekali mereka berada di dalam truk, dengan pintu belakang ditutup, orang-orang tersebut tidak bisa melihat keluar. Truk itu berjalan, tetapi para penumpangnya tidak tahu dibawa ke mana. Ternyata mereka sampai di hotel amole jaya 2 di jl kuala kencana sp 2 dan langsung kepolisian setempat datang menahan mereka dengan secara tidak bermoral, Sesudah melihat bahwa ke-12 orang tersebut sudah berada dalam tahanan Indonesia, Agen Khusus Myers dan Eiowan meninggalkan kantor polisi.

Pertama-tama, para polisi Indonesia menggeledah ke-12 orang tersebut. Beberapa orang mulai diinterogasi sementara masih mengenakan celana dalam. Salah seorang yang ditahan, Yairus Kiwak, mengatakan bahwa ia dipukul di bagian depan kepala oleh petugas yang menginterogasinya. Kiwak juga melaporkan bahwa ia ditendang di kakinya. Interogasi dimulai sekitar jam 10:30 malam itu, dan berlangsung sampai jauh sesudah fajar.

Pagi ini (12 Januari), delapan dari ke-12 orang itu dibawa dengan kendaraan ke airport. Mereka diterbangkan dengan pesawat komersial (Garuda) ke ibukota Papua Barat, Jayapura. Sementara dibawa dalam pesawat, tangan mereka diikat dengan borgol plastik. Sesudah tiba di Jayapura, mereka dibawa dengan kendaraan ke markas POLDA Papua. Empat tahanan yang lain dibawa dalam pesawat kedua, dan juga dibawa ke markas POLDA.

Kapolri Jenderal Sutanto menyampaikan dalam suatu pernyataan pers, Antonius Wamang, bersama-sama dengan 12 orang lainnya, ditangkap di Timika

Sebuah sumber pemerintah Amerika Serikat melaporkan bahwa FBI berencana untuk meninggalkan Papua Barat hari ini. Seperti yang dilaporkan, tidak ada pejabat pemerintah Amerika Serikat yang hadir di markas POLDA di Jayapura sementara ke-12 orang itu menjalani interogasi lebih lanjut.

 Pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa adalah prioritas mereka untuk menegakkan keadilan terkait dengan pembunuhan tahun 2002 itu. Apa yang terjadi di Papua Barat dalam 24 jam terakhir ini tampaknya sama dengan praktek pemerintah Amerika Serikat di bagian lain di dunia – yaitu membiarkan Negara lain yang melakukan interogasi sehingga para pejabat Amerika Serikat terbebas dari implikasi tuduhan bahwa mereka terlibat dalam penyiksaan. Apabila pemerintah Amerika Serikat memang benar-benar serius untuk menegakkan keadilan, maka adalah mengagetkan bahwa para pejabatnya dan agen-agennya hanya mengikuti proses interogasi dari jauh.

S. Eben Kirksey adalah Chancellor’s Fellow di University of California, Santa Cruz. Ia sementara menyelesaikan disertasinya tentang Nasionalisme dan Kejahatan di Papua Barat. E-mail: skirksey@ucsc.edu

Front Revolusioner Mahasiswa Papua menilai bahwa kasus penembakan dua warga Amerika Serikat di mile 63, Timika, Papua, 31 Agustus 2002 yang telah dilakukan oleh TNI yang nyata nyata dan sudah terbukti bahwa otak atau pelakunya itu murni TNI dan waktu itu sedang bertugas disekitar pos penjagaan militer Indonesia, namun untuk menjaga dan meloloskan nama baik interitabilitas diri  atas segalah kenyataan itu pun tak mampu mengalakkan saksi saksi hidup saat itu diantara TNI Polri dan OPM saling melemparkan kesalahan. kemudian disisi pihak TNI Polri tidak menerima kenyataan itu dan mereka berusaha keras mendekati ibu almarhum penembakan di mile 62-23 itu diamerika untuk memenangkan kasus itu, punjuga saksinya yang saat itu bersama sama dengan suaminya dalam satu mobil

Anggota DPR asal Papua, Inya Bay dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) menilai, tindakan represif yang dilakukan polisi di Kabupaten Timika dengan menangkap 12 warga sipil yang dituduh melakukan penembakan di Mile 62-63 ini hanya rekayasa aparat TNI dan Polri belaka.


Rekayasa itu dimaksudkan agar PT Freeport tidak menghentikan jatah dolar untuk keamanan (TNI-Polri-red).

''Saya ini sering naik ke Tambang biji besi di Grasberg, jadi saya tahu persis kondisi di sana termasuk masyarakatnya, jadi bagaimana mungkin rakyat melakukan penembakan, apalagi di antaranya yang ditangkap adalah Pendeta, itu tidak mungkin,'' tegasnya.

Dikatakan, penangkapan 12 warga sipil Papua dengan tuduhan terlibat penembakan di Mile 62-63 Timika, 31 Agustus 2002 lalu, sangat sarat rekayasa yang mengorbankan rakyat Papua.

Rekayasa itu hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional terutama Amerika Serikat yang memiliki PT Freeport dengan merampas harta orang Papua dan tidak memberikan kesejah- teraan sedikit pun kepada masyarakat Papua, terutama Suku Komoro dan Amung- dan warga sekitarnya serta kepada seluruh bangsa papua..

Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philip Sakil, Pr dalam pernyataan pers yang diperoleh Pembaruan Sabtu (14/1) pagi di Jayapura mengatakan, persoalan Timika sesungguhnya tidak terlepas rentetan catatan sejarah kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak tahun 1977 hingga berbagai persoalan di masyarakat yang terus saja mendera hingga tahun 2006 di wilayah itu. Konflik itu muncul pertama kali pada tahun 1977, kemudian diikuti berbagai peristiwa lainnya pelanggaran HAM lainnya seperti peristiwa pelanggaran HAM di Timika yang belakangan terungkap setelah dilaporkan oleh Uskup Herman Muninghoff pada 1995

Sedangkan Ketua Tim Advokasi Mile 62-63 Aloysius Renwarin didampingi Rektor Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post, Pendeta Beny Giay, Mama Yosepha Alomang, Paula Makabory staf Elsham Timika, Albert Rumbekwan anggota Komnas HAM Papua dan 15 orang mendatangi Mapolda Papua dengan maksud mempertanyakan pengiriman delapan orang itu ke Jakarta.bukan datang mengambil keputusan untuk dikirim kejakarta.

Nama-nama mereka yang diangkut ke Jakarta adalah:
01.Anthonius Wamang umur 32 tahun.     02.Pdt. Ishak Onawame umur 42tahun.
03.Hardi Tsugumol umur 29 tahun.           04.Agustinus Anggaibak umur 14 tahun.
05.Jairus Kibak umur 60 tahun.                 06.Esau Onawame umur 33 tahun.
07.Yulianus Deikme umur 20 tahun          08.Yohanes Kasamol alias Joni umur 15 tahun.

Mereka yang ditahan itu secara sukarela setuju untuk bertemu dengan FBI yang telah menjanjikan perjalanan yang aman ke Amerika Serikat. Mereka telah setuju untuk diwawancarai di Amerika Serikat mengenai serangan di pertambangan Freeport pada bulan Agustus 2002 itu. Walaupun begitu, ketika mereka tiba di pertemuan di Hotel Amole II Timika pada hari Rabu malam, para agen FBI tersebut mendorong mereka masuk ke dalam truk kontainer dan menyerahkan mereka ke polisi Indonesia.

Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai kasus ini, dan walaupun Anthonius Wamang telah mengaku bahwa ia terlibat dalam serangan itu,

ia juga telah menyatakan bahwa ia terlibat bersama-sama dengan militer dan menerima amunisi dari para militer tersebut. Ia juga menyatakan bahwa ia melihat 3 orang laki-laki yang mengenakan seragam militer Indonesia menembak ke arah iring-iringan kendaraan yang membawa para guru sekolah.

Dalam laporan-laporan media, Anthonius Wamang disebut sebagai seorang komandan OPM, padahal hal ini tidak benar. Dalam suatu wawancara dengan Program Dateline televise SBS di tahun 2004, Anthonius Wamang juga menyangkal bahwa ia bertindak atas perintah dari para pimpinan Papua Merdeka, dan adalah suatu fakta bahwa OPM berkomitmen untuk perwujudan Tanah Zona Damai di Papua Barat.

Kami perlu menekankan bahwa dua di antara mereka yang ditahan itu berumur 14 dan 15 tahun. Itu berarti bahwa ketika serangan itu terjadi, umur mereka barulah 11 dan 12 tahun.

Delapan warga sipil Timika ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan dua warga AS di Timika pada akhir Agustus 2002. Kasus penyerangan ini bakal ditangani Mabes Polri karena mereka anggap kasus berskala Internasional, walaupun demikian Front Revolusioner Mahasiswa Papua di Yogyakarta memintah dengan tegas bahwa segala persolan papua  harus di selesaikan di papua, dan segerah kembalikan mereka di tanah air mereka sendiri Sebab FRMP Yogyakarta melihat bahwa semua itu hanyalah rekayasa Tni-Polri, disini tidak ada sangkut paut dengan pengadilan Markas besar Polri di Jakarta tidak ada kata lain bagi kami bangsa papua harus di kembalikan di tanah papua.

FRMP Yogyakarta mengeruhkan kepada seluruh bangsa papua segerah menutup PTFI dan bersiaplah untuk kemerdekaan bangsa papua yang sejati.

FRMP Yogyakarta mengeruhkan kepada seluruh masyarakat papua bahwa mulai sekarang jangan ada lagi yang memihak kepada Otsus, MRP, Pemekarang Propinsi, Kabupaten, DPRP-DPRP, sebab ini terbukti ketika ada penangkapan, pembunuhan, pemerkosaan, pengejarang mereka tidak ambil pusing dengan rakyat papua, terutama kawan dan saya. Kasus penangkapan 12 warga sipil di timika yang pemerintah dan MRP setempat tidak peduli itu baru bukti satu, mereka tidak ada pembelaan, kasus kelaparang dan kematian di kabupaten baru Yahukimo yang mereka biarkansampai mati habis dan setelah dibongkar oleh kawan kawan kita wartawan baru pura pura buka mata itu baru satu lagi dan masih banyak sekali anak bangsa papua yang diterlangtarkan oleh Negara, Pemerintah, MRP dll..

Sebagai Wujud dari sikap kami untuk membela kebenarang maka FRMP Yogyakarta menuntut segerah:

1. Baebaskan 8 orang tersangka kasus penangkapan warga sipil di Timika Papua

2. Tangkap dan adili Polda Papua, dua anggota agen FBI Myers dan Eiowan.

3 .Tolak campur tangan dari  FBI

4. Tarik Militer dari Tanah Papua.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dan trimakasi

                                                                                               Wednesday, January 18, 2006

 

FRONT REVOLUSIONER MAHASISWA PAPUA

(FRMP) JOGJA

 

 

      Yunus Edoway                                                 Emelia W

Kordinator kk-amp jogja                                     Koordinator Fmnp

 

 

       Abu M                                                              Magda Gobay

Mewakili Ganja                                                      Kordinator P3pb

 

 

          Gerald                                                         Yerry  Muyapa

Kordinator Amptpi jogja                                sekjend ikma-papua

 

 

SEJARAH PAPUA BARAT

SEJARAH KEMERDEKAAN NYA

 

 

*      Pra sejarah

*      Sejarah

*      Orang papua dan orang luar papua

*      Hubungan dengan luar

*      Majapahit

*      Sriwijaya

*      Ternate tidore

 

v      Hubungan dengan bangsa barat

v      Penjajahan

Permulaaan penjajahan. Dimulai semenjak kedatangan bangsa bangsa barat seperti Portugis, Ingriss dan Belanda.pada tahun tahun 1515. itu untuk Papua.

Kemerdekaan RI 1945-Papua masih berjuang selama kurung waktu yang cukup lama, sekitar 1945-1957 indonesia masih terjadi sengketa, perlawanan perlawanan dari pemuda pemuda Indonesia, untuk mengusir penjajahan dari bumi pertiwi, saat saat itu juga Papua masih berjuang sendiri untuk kemerdekaannya sendiri.

 

v      Portugis-1915  Isla del Oro=Pulau Emas (Gold Island)

Belanda, Ingris, Bagi papua mjd 2 bagian timur yang diduduki oleh Inggris  dan bagian barat yang dimili oleh Belanda, Belanda pada 24 Agust 1928 diploklamirkan diteluk periton di Manokwari saat itulah Belanda memulai suatu aktivitas pemerintahan Nueva Guinea’

 
   
 
 7. 게시자: ISHAK ONDAWAME IS MUST BE FREE발신자:   호주날짜:2008 1월 29 11:03

Semoga hukum tidak selalu menjadi Senjata Ampuh Untuk Menjatuhkan Hukuman Mati Bagi Rakyat Minoritas/Tak Berdaya, seperti Pdt. Isak Onawame, Kasus Tibo Cs dll. 

 

Masih adakah ruang bagi rakyat tak berdaya yang sedang mencari Keadilan dan Kebenaran dengan mengatakan kami bukan pelaku. Bapak/Ibu Polisi, Jaksa, Hakim yang mulia: Masih adakah Ruang Keadilan dan Kebenaran bagi orang Papua dalam hal ini buat Pdt. Isak Onawame Cs.  Atau memang, di bangsa ini tidak persiapkan ruang Kebebasan, Keadilan dan Kebenaran bagi orang Papua? Yang ada hanya, ruang-ruang pemaksaan, penindasan, pemerasan, dan penjarahan dibalik trali besi tanpa batasan waktu yang tidak jelas dan pasti.

 

  Perlakuan terhadap Bangsa ras Melanesia sebagai bangsa minoritas di bangsa Indonesia dan dalam segala ruang kebebasan untuk berekspresi pun selalu dimata-matai dengan stingma separatis, OPM, dst – akhirnya mereka selalu di batasi sebagai minoritas di mata aparat penegak hukum. Di mata Tuhan Allah lebih dari segalanya bahwa Orang hitam, kriting, polos, murah hati dan senyum, junjung nilai Sosial – dst, itulah mereka Orang Bangsa Ras Melanesia.

 

Masih adakah ruang Kebenaran dan Keadilan bukan hanya sebatas kata-kata rayuan sepihak tetapi dari Hati Nuranimu, itupun kalau memang anda memiliki hati nurani yang bersih untuk melihat, memahami mereka yang bukan pelaku. Melalui kasus Pdt. Isak Onawame Cs, orang Papua mulai mempertanyakan kapan baru ada ruang “Kita Sama Di Mata Hukum” tanpa merencanakan dengan tudukan menyesatkan dengan “Menjatuhkan Hukuman Mati”.

 

PALU itu terbuat dari kayu dan dia tidak punya akal dan akan jatuh dari tangan manusia yang memiliki akal maka tanpa diskriminasi menjatuhkan PALU menuju alam Kebebasan Tanpa Syarat. Sebagaimana dialam demokrasi ini, masyarakat tak berdaya semestinya harus dibebaskan tanpa syarat pula, seperti tahanan ke 7 (tujuh) warga Pdt. Isak Onawame Cs, Tibo Cs dll. 

 

Bukan zamannya lagi, aparat penegak hukum bertindak dan menjadi alat penindas bagi warganya apalagi menjatuhkan hukuman mati di alam demokrasi dan transparan ini. Secara logis, anak kecil pun mengetahui mereka bukan pelaku yang dimaksud karena mereka tidak mengenal senjata dan peluruh pemakan 3 orang. Akankah masih ada ruang bebas tanpa syarat bagi mereka?         

 

 

f. Simbol Penentu : Tangan dan Palu?

 

= KEJUJURAN Menuju KEBENARAN & KEADILAN adalah MORAL,

MeMusnakan Hati Nurani adalah PERBEDAAN & DUIT =

 

Tangan merupakan salah satu organ tubuh yang sangat fital dalam melakukan segala hal dan hakim juga manusia yang punya tangan. Melalui tangan hakim ketua, sebelum mulai persidangan dan mengakhiri sidang tangan dan palu menjadi simbol mulai dan selesai proses sidang tersebut. 

 

 Oleh karena itu, kasus Pdt. Isak Onawame Cs (serupa kasus Tibo Cs), pun sangat jelas dan nampak menguji apabila tangan salah pegang dan apalagi salah mengetuk pintu. Antara pintu hukuman mati dan pintu bebaskan tanpa syarat?

 

 Berarti, apakah kita salahkan tangan dan palu? Karena tangan yang ambil palu dan mengetuk dengan menyatakan putusan selesai antara “Anda di kenakan Hukuman Mati dan Anda Bebas tanpa syarat”. Seandainya Tangan dan Palu punya akal pikiran yang logis maka otomatis tanpa ragu dan secara tegas menyatakan “Kami Mengetuk Pintu Bebas Tanpa Syarat”. 

 

Akhirnya, akal manusialah yang menjelma melalui tangan – untuk mengambil dan palu – untuk mengetuk sebagai perantara maka akankah mencapai kebenaran dan keadilan untuk membebaskan Pdt. Isak Onawame Cs tanpa syarat???  Hanya, Maha Kuasa Yang Tahu karena sumber Kebenaran dan Keadilan bersumber dari beliau Tuhan Allah sendiri.

 

Pada persidangan selanjutnya tanggal 5 September 2006, di pengadilan negeri Jakarta Timur telah berlangsung Selama 12 Jam dengan agenda siding pemeriksaan saksi korban, tiga orang masing-masing di periksa selama empat-empat jam, dan dari katerangan yang di berikan oleh para saksi ini cukup dan sangat memberatkan kepada ketujuh Orang tua kita yng sedang mencekam di balik terari besi Mabes POLRI Jakarta.

 

Proses persidangan pmeriksaan saksi

 

Saksi pertama: sebelum di periksa dan di buka secara resmi dan sah menurut Hukum, tetapi Hakim sudah mengajukan dan memberikan pertanyaan dahulu yakni  “saudara Saksi apakah mengenal para terdakwa yang ada di samping ini?” saksi saya tidak mengenalnya, setelah itu baru siding di buka sepeerti biasanya mengetuk palu, dan sepanjang siding para saksi itu tidak pertanya di Tanya oleh Jaksa maupun Hakim dengan pertanyaan yang menyatakan siapa pelaku sebenarnya.

 

Selanjutnya Berita Acara Perkara 

 

Berita Acara semua sangat penuh dengan rekayasa, dan ada penghilangan data serta bukti oleh pihak penyidik atau Mabes Polri maupun meyelidik atau kejaksaan. Yang ada hanya berita yang di seting rapi oleh para pnguasa dan pengusaha di negeri ini khususnya Papua. 

Para pengacara tetap bersih keras bahwa persidangan ini hanya untuk memenuhi mekanisme saja, sebab siding dapat di laksanakan hanya sekedar formalitasnya saja. 

 

Pada persidangan tanggal 8 september 2006

 

Isack Onawame Menolak. Bapak Isack melawan dan berteriak bahwa FBI telah menipu rakyat Papua, telah menipu pendeta Papua, datang atas nama lembaga agama, bukan atas nama FBI, namun suara kebenaran dan keadilan ini tidak di hiraukan ole Ibu Hakim Ketua, secara idealnya sebagai pengambil keputusan yang bisa melihat keputusan dan ketegasan dalam proses persidangan ini ini secara obyektif namun selama proses persidangannya mulai dari awal hingga saat ini, dari semua sikap, sifat dan pertanyaan-pertanyaannya sangat memujokan para ketujuh Orang tua kita tersebut. 

 

Hakim tetap menyusir Pdt. Isack Onawame Csnya dari ruang persidangan, karena di anggap mengganggu proses persidangan yang telah di atur dan di seting olehversi Jaksa serta Hakim yang bukan mengabdi kebenaran dan keadilan tetapi mengandi pada kekuatan politik dan kekauatan Dollar kawanku, ini harus di ingat baik oleh semua rekan mahasiswa Papua di mana saja berada dan berjuangan.

 

Dalam siding itu, FBI hadir bukan sebagai lembaga Investigator tetapi mereka hadir dalam persidangan sebagai saksi yang cukup dan sangat memberatkan ke tujuh Orang tua, maka Bapak Isack Onawame harus menolak FBI yang juga menangkap Isack dan Csnya secara halus dan menyerahkan kepada Polisi Indonesia seperti yang masih hangat di ingat memoari setiap orang Papua yang sedang mengikuti kasus ini.

 

Proses persidangan tanggal 15 September 2006

 

Sidang yang telah di jadwalkan berdasarkan kesepakatan dan di ketahui umum sebelum di tutupnya sidang tanggal 8 September 2006 itu, harus di tunda lagi karena alasannya para saksi belum bias dating, lainnya adalah jaksa sebagian juga tidak hadir, sementara Tim Pengacara Pdt. Isack Onawame Csnya sudah hadir di ruang persidangan, hal ini memancing coordinator Advokat Mile 62-63 Tembagapura Timika, Papua ini harus menyatakan bahwa “ko! Yang lebih tahu orang asing dari pada kami sebagai pengacara Hukum”. 

 

Tentunya ini adalah permainan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk menjebak keseriusan dan ketekunan para pembelah keadilan dan kebenarannya. 

 

Sidang akan di lanjutkan pada tanggal 19 september 2006, dengan agenda persidangannya masih seputar pemeriksaan saksi, yang jelasnya kami belum atau saksi itu masih dari saksi korban? FBI atau saksi dari TNI/POLRI? Ini menjadi kendala kami untuk mengakses informasi dan komunikasi, maka itu kami sedang berupaya. 

 

Selanjutnya ada beberapa hal perlu di ketahui oleh teman-teman mahasiswa bahwa aksi Nasional yang telah di sepakati bersama bahwa minggu ketiga bulan ini harus ada aksi di Jakarta pada tanggal 19 September 2006 itu di undur satu minggu lagi yakni pada tanggal 26 september 2006 dengan beberapa alas an sebagai berikut:

 

Pertama: tentang kesiapan Panitia nasioanl,

Berkaitan dengan beberapa kesibukan dalam kepanitian nasional serta adanya agenda dalam organisasi masing-masing, kondisi ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul dan mempersiapkan aksinya.

 

Kedua: kembali ke siapan dari kota-kota, hal ini lebih kepada coordinator kota-kota selama ini belum melaporkan sejauh mana dan bagaimana, perkemabangan dan persiapan kota-kota khususnya persiapan basis massa untuk siap memobilisasikannya

 

Ketiga: berkembangnya beberapa informasi dari berbagai sumber yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab, hal ini juga sangat jelas dan telah di baca oleh pihak lawan, dan lebih dari itu isu ini sedang di manfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan entah apa tujuannya tidak jela.

 

Berdasarkan beberapa hal ini, dan berdasarkan keputusan Panitia aksi Nasional mahasiswa Papua telah memutuskan beberapa hal yakni: 

 

Pertama : waktu aksi dalam rencananya minggu ketiga bulan September 06, ini di undur menjadi tanggal 26 September 2006.

 

Kedua: setiap utusan dari setiap kota harus sudah masuk tanggal 24 untuk membantu persiapan teknis lainnya.

 

Ketiga: sebelum tanggal 24, coordinator- dari setiap kota telah melaporkan persiapan dan perekambangan basis massa yang akan siap memobilisasi massanya.

 

Demikian surat pemberitahuan ini di sampaikan, dan secara jelas dan lengkapnya akan di kirim tahap berikut

 

Jakarta: 17 September 2006

 

 

Coordinator Aksi Nasional

Sesco B.Dimi

 

NB: apa yang menjadi rahasia harus tetap di rahasiakan terus sebelum berbuah, karena akan di curi oleh mereka yang haus akan darah dan daging rakyat Papua diatas negerinya yang penuh dengan kekayaannya. ( PAPUA YONINE!!!! = KEMBALIKAN PAPUA YES!!!!!)

 

Contak person: Sesco:  085225823034 

@mail:bmp_infopapua@yahoo.com 


 


 
   
 
 8. 게시자: WEST PAPUA NEWS발신자:   바누아투날짜:2008 1월 13 00:19

commentSummary of Briefing PointsPDF to text 2006-08-24 2:33 PM

textMelbourne folks: The Sounds of West Papua - Max Headroom Thursday night 3RRR 102.7 www.rrrfreewestpapua 2006-08-23 10:42 PM
Thursday night 3RRR 102.7 www.rrr.org.au Max Headroom (Thursday 7pm - 8pm) The Sounds of West Papua (text/plain)

applicationReport shows Indonesian military treats PNG as its own territoryfreewestpapua 2006-08-23 10:39 PM
An explosive report in today's issue of The Bulletin has vindicated a field investigation into the activities of the Indonesian military (TNI) in the Papua New Guinea – West Papuan border region. This investigation was undertaken by fieldworkers from May 14 to 14 June 2006 on behalf of the Free West Papua campaign in Australia. The work was funded exclusively by grassroots donations from Australia. (application/pdf + 4 comments)

imageFree West Papua protest 15 August Melbournepc 2006-08-16 12:42 AM
While the failure of Howard's migration bill has been a relief, West Papuans have still to continue their struggle for freedom ... (image/jpeg + 7 comments)

applicationWest papuans Unite in strugglefreewestpapua 2006-08-15 12:55 PM
24th July 2006 became an historical moment for the West Papuan National Liberation Army Force (WPNLAF), they all agreed to become one (united) and committed to working together in-order to achieve the aims of revolution for the West Papuan people to be Independent and fully stand as a Nation separated from the Republic of Indonesia. (application/pdf)

textCAMPAIGNERS CELEBRATE DEFEAT OF SHAMEFUL BORDER BILLfreewestpapua 2006-08-14 10:57 PM
Refugee and Free West Papua supporters this afternoon welcomed the Prime Minister's decision to scuttle the Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill. “We are overjoyed that people of good heart in Australia have banded together to show John Howard that we are a nation that takes it's human obligations seriously in providing protection to those that need it.” (text/plain)

textWest Papuans Mark Death of Free West Papua: Refugees protest at Indonesian Consulatefreewestpapua 2006-08-14 10:53 PM
Tomorrow, the West Papuans in Australia will mark the handing over of West Papua to Indonesia 44 years ago on August 15, 1962. “Everything happening currently in West Papua is because of this event, because of the failure of the international community to give the people of West Papua meaningful self determination,” (text/plain + 1 comment)

textwho took off the calender for Free West Papua. west papua rally tomorrowNick 2006-08-14 10:49 PM
Shame Job - who took off the listing for tomorrows action for Free West Papua? Answers please.... (text/plain + 6 comments)

textSHAMEFUL DECISION ON BORDER ASYLUM BILLnick 2006-08-11 1:09 PM
Campaigners today expressed sadness at the today's passing of the Howard Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill through the lower house of parliament, in an attempt to prevent all asylum seekers who arrive by boat from access to legal support and court processes. (text/plain)

imageFree West Papua! Let the Refugees Stay! End The Killing!Anon 2006-08-10 4:57 PM




printable version- email this article 

View article without comments

Dissident MPs line-up against migration Bill?
by Anon Thursday August 10, 2006 at 04:57 PM

I see so anyone attempting to come to Australia by boat and seeking asylum from despots who want to torture and kill them should just sink? Now that's been done before hasn't it?

 

Dissident MPs line-u...
smallersievx.jpginuzcd.jpg, image/jpeg, 500x360

 

At least two feral guberment's members say they will cross the floor of the dictatorship today on directives, which 'dumps' on shore processing to people who arrive by boat on the Australian mainland.

Neo-liberals 'pet' georgiou and russell broad-bent say they will vote with lab, but why not they're all in this together, shame about the grand illusion. Me thinks!

lab says it expects the Government to cut short debate on the Bill today.

So what difference will lab's statement make really?

And no doubt they will because it's the usual way 'directives' are secured. And what are they going to do about it? Especially when they're really in on it!

Two other neo-liberals, judy boylan and bruce baird, have argued strongly against the directive and are likely to abstain.

So what difference will their statement make really?

baird says he can not accept it.

Bravo!

baird: "This is a conscience vote. I am not in a position to support this Bill," he said.

Great but what difference will that statement make really?

And surely one does not have to wonder that although these people say they are going out on a limb that it's not part of the grand illusion? So that it just 'looks like someone is dissenting' and therefore someone in guberment tried to stop it. Ha ha.

Immigration Sinister amanda vanitystone says the Bill strikes a balance between strong border protection and consistency with international obligations.

Even though no one will have a clue what happens to these people who will be set adrift and beyond the shores and laws here in Australia.

Most 'conditioned' despots, like cameron thomson, support it and say refugees in African camps are more deserving of Australia's help than people who can get to Australia by boat.

"There are refugees in horrible places like the Sudan and other parts of Africa," he said.

I see so anyone attempting to come to Australia by boat and seeking asylum from despots who want to torture and kill them should just sink? Now that's been done before hasn't it?

Neo-liberal farty backbencher peter slipper'y' has made an appeal to 'conditioned' Sin-ate-ors not to vote against the bill.

But we all know the Sin-ate is rigged and that doesn't mean shit!

slipper'y': "I would ask any senators who are looking at doing that to think very carefully about the Government's mandate, we have a responsibility to the Australian people," he said.

In other words because there is a 'threat' then if they don't sway with the guberment directive then they will have given other decent people in the community a 'reason to forgive them'? People the community can't rely on like stephen fielding's 'family last' and barnaby Joice who always turns into 'rubble' on the death of any serious decision making against the guberment.

Slipper'y' says crossing the floor would send the wrong message.

But if we have a responsibility to the Australian people then the guberment would have to line up at the Hague for trial for their part in the war crimes and aggression against Iraq and Afghanistan where some of these people are coming from!

lib/lab's spokesman tony burke another well-paid loser says the Government will cut short debate before Question Time today.

"The Government was willing to spend days and days, up to weeks, listening to Indonesian politicians when they framed this legislation," he said.

burke says the Prime Minister is not prepared to listen to Australian politicians for more than a day.

But Mr Speaker:

So in the grand scheme of things in this grand illusion of our times, lab seems to have offered the asylum seekers some well-paid support, but what difference will it make really?

lib/lab's carmen lawrence says the purpose of the Bill is to appease Indonesia after the arrival of 43 Papuans.

We all know that too and we also know that that will make no difference to despots who have the power.

lawrence: "The Prime Minister, our so-called 'man of steel', folded in what is pretty humiliating acquiescence," she said.

lib/lab expects the guberment to bring on a vote in the Lower House later today.

But that's got be a joke son!

Related:

SIEV X memorial Canberra 2006

To mark the fifth anniversary of SIEV X, a permanent memorial will be built in Canberra on the shores of Lake Burley Griffin. Three Perth-based Iraqi men who each lost family are decorating 22 poles to remember their loved ones...

http://adelaide.indymedia.org/newswire/display_any/17695

West Papua solidarity rallies in Darwin, Canberra, Melbourne + News

Free West Papua! Let the Refugees Stay! End The Killing! --- Photos of AFFWEP Rally in Darwin on Jan 23 outside DIMIA +++ Melbourne rally on Jan 24 +++ Canberra rally on Jan 25 +++ ANTARA: Papua Asylum Seekers Just to Attract International Attention +++ RNZI: Fears for Indonesian backlash against families of Papuan refugees +++ RNZI: Australian officials halfway through initial inteviews of Papuan asylum seekers

http://melbourne.indymedia.org/news/2006/01/104539.php


add your comments


Free West Papua! Let the Refugees Stay! End The Killing!
by Anon Thursday August 10, 2006 at 04:57 PM

 

Free West Papua! Let...
west-papua-rally_darwin_thumb.jpgyempha.jpg, image/jpeg, 500x331

 

Free West Papua! Let the Refugees Stay! End The Killing! --- Photos of AFFWEP Rally in Darwin on Jan 23 outside DIMIA +++ Melbourne rally on Jan 24 +++ Canberra rally on Jan 25 +++ ANTARA: Papua Asylum Seekers Just to Attract International Attention +++ RNZI: Fears for Indonesian backlash against families of Papuan refugees +++ RNZI: Australian officials halfway through initial inteviews of Papuan asylum seekers

add your comments


'Jakarta First'
by Parrot Press Thursday August 10, 2006 at 10:30 PM

 

Anger over Indonesia's role in migration debate

There is new controversy about Indonesia's role in the latest migration Bill.

The Bill passed but Liberals Petro Georgiou, Judy Moylan and Russell Broadbent crossed the floor and Bruce Baird abstained.

It is the first time in 10 years that Liberals have voted against the Government in the Lower House but the Bill still passed and now the focus is on the Senate.

Labor's Tony Burke say the Bill is aimed at appeasing Indonesia, because it was drafted after 43 Papuans arrived on the mainland in January.

"Instead of the Australian Government standing up for the Australian legal system John Howard said 'OK, if you don't like our laws we'll change them'," he said.

This Bill will test the Coalition's one-seat majority; if a government Senator opposes it then Family First Senator Steve Fielding's vote will be crucial.

Earlier today he discussed the issue with the Indonesian Ambassador and the Prime Minister.

Greens Senator Bob Brown has condemned Senator Fielding's action and says he should rename his party 'Jakarta First'.

Meanwhile, a senior Nationals MP in the House of Representatives has resigned from his position as party whip because he abstained on today's migration legislation.

Victorian MP, John Forrest, abstained because of his concerns over the Bill.

He then gave his resignation as whip to the Nationals leader, Mark Vaile.

add your comments


SHAMEFUL DECISION ON BORDER ASYLUM BILL
by nick Friday August 11, 2006 at 01:09 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com 0409 268 978

Campaigners today expressed sadness at the today's passing of the Howard Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill through the lower house of parliament, in an attempt to prevent all asylum seekers who arrive by boat from access to legal support and court processes.

 



FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (Melbourne)
http://www.freewestpapua.com
MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE
For immediate release: Thursday 1Ost August, 2006.


SHAMEFUL DECISION ON BORDER ASYLUM BILL

Campaigners today expressed sadness at the today's passing of the Howard Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill through the lower house of parliament, in an attempt to prevent all asylum seekers who arrive by boat from access to legal support and court processes.


If successful, the bill will ensure that refugees will remain locked up on Nauru indefinitely or other offshore locations, and will reverse hard won concessions (regarding the indefinite detention of children and women) made by the government under extraordinary pressure from church and community groups.


“We feel shame that today Parliament passed a legislation that if enacted, will result in people fleeing from extreme military violence being either turned straight back to their pursuers, or to be held incommunicado without access to legal support,” said Nick Chesterfield, spokesperson for the Free West Papua Campaign in Melbourne.


“We congratulate Petro Georgiou, Russell Broadbent and Judi Moylan for acting according to conscience today by crossing the floor to vote against this shameful act, although we are surprised at the decision by Bruce Baird to abstain from voting,”


“Furthermore, we cannot understand why Australia is wanting to expose itself to further international shame by drafting legislation designed to appease a brutal and criminal military regime in violation of Australian and international law,” said Chesterfield.


Chesterfield said that the government's stance would not stop people from resisting this unjust law, nor would it stop the reality of people fleeing from extreme violence the world over.


“However, we still call on the government and independent members of conscience in the upper house to take a stand consistent with humanity, and Australia's obligations under International Law, and block this legislation's passage through the Senate”


“People will continue to flee and attempt a crossing until the Indonesian military stops it genocidal reign of terror in West Papua. No amount of border protection smoke and mirrors will change this reality, and it is our duty as humans to help people achieve protection, not assist in their persecution. This bill cannot be allowed to pass.”



For further comment, please contact:

Nick Chesterfield, spokesperson, m: 0409 268 978


w w w . f r e e w e s t p a p u a . c o m

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 3 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE


who took off the calender for Free West Papua. west papua rally tomorrow
by Nick Monday August 14, 2006 at 10:49 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com

Shame Job - who took off the listing for tomorrows action for Free West Papua? Answers please....

 

Shame Job - who took off the listing for tomorrows action for Free West Papua?
Answers please....

Melbourne: Protest, August 15, 44th Anniversay of West Papua sellout

* view
* edit

Submitted by manukoreri on Tue, 01/08/2006 - 16:01.
Start: 15 Aug 2006 - 12:00
End: 15 Aug 2006 - 15:45
Contact:
Nick, freepapua_pacifca@nym.hush.com or 0409 268 978
Short Description:

Protest, Vigil and Funeral Procession marking the 44 years that have past since the New York Agreement was made by the US, the Hague and Indonesia in 1962. The New York Agreement was broken when the Act of Free Choice was rorted by Indonesian military repression and a compliant United Nations.
Full Description:

Protest, Vigil and Funeral Procession marking the 44 years that have past since the New York Agreement was made by the US, the Hague and Indonesia in 1962. The New York Agreement was broken when the Act of Free Choice was rorted by Indonesian military repression and a compliant United Nations.

Papuans were never consulted, their land was destroyed by logging and mining while the rivers ran red with their blood.

August 15 will be a reminder that no matter how many West Papuans are killed, we will not forget that there was never an ‘Act of Free Choice’, the Papuans were given ‘No choice’ and thus their land has been illegally occupied by Indonesian security forces, who have employed genocidal tactics to maintain a stranglehold on West Papua.

Stand up for West Papua.
Stand with West Papuans against genocide and torture
Stand up for peace in our region.

Meet outside GPO Bourke st Mall

12pm

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 9 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE
opensourcebill gatesMonday August 14, 2006 at 07:44 PM
Programming volunteers?IndykidMonday August 14, 2006 at 07:04 PM
passwordeverythingMonday August 14, 2006 at 11:18 AM
Calendar is under spam attackIndykidMonday August 14, 2006 at 07:40 AM
BACK ON, PLEASE LEAVE ITnickMonday August 14, 2006 at 07:05 AM
freespace to spread ya infoNO to censorshipMonday August 14, 2006 at 06:52 AM


West Papuans Mark Death of Free West Papua: Refugees protest at Indonesian Consulate
by freewestpapua Monday August 14, 2006 at 10:53 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com 0409 268 978

Tomorrow, the West Papuans in Australia will mark the handing over of West Papua to Indonesia 44 years ago on August 15, 1962. “Everything happening currently in West Papua is because of this event, because of the failure of the international community to give the people of West Papua meaningful self determination,”

 

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (Melbourne)
http://www.freewestpapua.com
MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE
For immediate release: 14th August, 2006.

West Papuans Mark Death of Free West Papua
Refugees protest at Indonesian Consulate

Tomorrow, on the day that the Australian Senate debates the Border Protection Bill, the West Papuans in Australia will mark the handing over of West Papua to Indonesia 44 years ago on August 15, 1962.

“Everything happening currently in West Papua is because of this event, because of the failure of the international community to give the people of West Papua meaningful self determination,” said Free West Papua spokesperson Nick Chesterfield.

“It is a very significant day for the people of West Papua. Protests are occuring in many places across West Papua today also.”

The protesters will meet at the GPO in Melbourne at 12 pm and then head to the Indonesian Consulate, where they will raise the independence flag of West Papua, the Morning Star. West Papuan refugees will also conduct ceremonies and dances in traditional clothing.

On August 15 1962 the US, the Dutch and Indonesia brokered the 'New York Agreement' to hand over West Papua to the Republic of Indonesia. The people of West Papua were never consulted at any stage. After 1962 the Indonesians commenced a campaign of intimidation and violence in West Papua that culminated in the ‘Act of No Choice’, a sham plebiscite of only 1026 voters that led to the permanent appropriation of West Papua by Indonesia.

There are currently over 40 000 Indonesian troops in West Papua, which has a population of less than 2.8 million. The Indonesian army have employed genocidal tactics to maintain its stranglehold on West Papua, and has been responsible for scores of internationally documented cases of killings, imprisonment and torture of West Papuan people.

For media comment:
Herman Wainggai (on the day) 0407 422 413
Nick Chesterfield 0409 268 978

w w w . f r e e w e s t p a p u a . c o m

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 7 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE
Your hard work paid off http://jobs.msdinc.com/Members/de/party-poker-bonus.html JasmineSunday September 10, 2006 at 03:50 PM


CAMPAIGNERS CELEBRATE DEFEAT OF SHAMEFUL BORDER BILL
by freewestpapua Monday August 14, 2006 at 10:57 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com 0409 268 978

Refugee and Free West Papua supporters this afternoon welcomed the Prime Minister's decision to scuttle the Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill. “We are overjoyed that people of good heart in Australia have banded together to show John Howard that we are a nation that takes it's human obligations seriously in providing protection to those that need it.”

 

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (Melbourne)
http://www.freewestpapua.com
MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE
For immediate release: Monday 14th August, 2006.

CAMPAIGNERS CELEBRATE DEFEAT OF SHAMEFUL BORDER BILL

Refugee and Free West Papua supporters this afternoon welcomed the Prime Minister's decision to scuttle the Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill.

“We are overjoyed that people of good heart in Australia have banded together to show John Howard that we are a nation that takes it's human obligations seriously in providing protection to those that need it.”, said Nick Chesterfield, spokesperson for the Free West Papua Campaign in Melbourne.

“It particularly heartening to honour the stand taken by those Senators and MPs in refusing to bow down to appeasement of the brutal Indonesian military, and to uphold our core values of a fair go.”

“People, particularly those from our immediate neighbour West Papua, will always flee while there is a regime murdering, torturing and imprisoning them. This is a normal human reaction, and we should feel proud that there are still some in Canberra who will enable refugees to have a normal life”, said Mr. Chesterfield.

“It is not for John Howard to decide that people should be dumped away from those who will hear their stories and help them heal.”

This decision comes at a particularly poignant time for West Papuans, with tomorrow being the 44th anniversary of the handover of West Papua to Indonesia. “Howard must remember that the Australian people are supportive of this stand taken by the dissidents, and he should not seek to re-introduce it under a different guise, because we will be ready” explained Mr. Chesterfield.

The Free West Papua Campaign echoes calls made to scrap the Pacific Solution entirely and to return the excised offshore islands to the realms of human decency. People should not be treated differently based on where they land or how they land, and should be judged on the merits of their claims under international and Australian refugee law as it stands.

“We also call on Howard to use this opportunity and reunite the families divided, and grant immediate refugee status to Siti Wainggai, the mother of little Anike who played such a pivotal role in the courageous decision from Senator Fielding”.

For further comment, please contact:
Nick Chesterfield, spokesperson, m: 0409 268 978

w w w . f r e e w e s t p a p u a . c o m

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 5 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE


West papuans Unite in struggle
by freewestpapua Tuesday August 15, 2006 at 12:55 PM
westpapuancl@gmail.com

24th July 2006 became an historical moment for the West Papuan National Liberation Army Force (WPNLAF), they all agreed to become one (united) and committed to working together in-order to achieve the aims of revolution for the West Papuan people to be Independent and fully stand as a Nation separated from the Republic of Indonesia.

download PDF (27.5 kibibytes)

WEST PAPUA NATIONAL COALITION for LIBERATION

(WPNCL)



PRESS RELEASE


24th July 2006 became an historical moment for the West Papuan National Liberation Army Force (WPNLAF), they all agreed to become one (united) and committed to working together in-order to achieve the aims of revolution for the West Papuan people to be Independent and fully stand as a Nation separated from the Republic of Indonesia. West Papua Guerillas Leaders Meeting (WPGLM) was held from the 22 nd – 24th July 2006 and there, the Madang Declarations were made together with the signing of Memorandum of Understanding (MOU) which was successfully undertaken and signed by the five different groups of the WPNLAF that are scattered all over West Papua and also along the Border of Papua New Guinea. The five different groups involved are, Central Head Quarter of the West Papuan National Revolutionary Council, Intelligence operational Commander, 3rd Regional Commander of Nemangkawi and Regional Commander of the 2 nd Division of PEMKA Paniai. The meeting was also a follow-up of the 2nd West Papua Leaders Meeting which was held on the 1st December 2005 in Lae, Morobe Province, Papua New Guinea. (More.. Download.PDF )

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 3 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE


Free West Papua protest 15 August Melbourne
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:42 AM

While the failure of Howard's migration bill has been a relief, West Papuans have still to continue their struggle for freedom ...

 

Free West Papua prot...
click to enlarge

gpo.jpg555tgp.jpg, image/jpeg, 600x295

 

About 25 West Papuans, along with a number of supporters, gathered outside the GPO in Bourke Street before making their way along the Mall with song and dance to the Nike store on Swanston Street, where all got on board a tram down Swanston Street and St Kilda Road, ending at the Indonesian Consulate General on Queens Road. The consulate building appeared to be quite lifeless apart from the police in a van outside, and after a brief stop people moved across the road to where preparations had been made for raising the West Papuan flag (see low-resolution video clip below). The grass was strewn with white crosses to commemorate the tens of thousands of victims of Indonesian oppression. Speakers at this point included Hermann Wainggai and Jacob Rumbiak, and there was a message of thanks relayed direct from the resistance in West Papua, where protests also are planned for the coming days.
While at the GPO, members of Australian Free West Papua Association handed out miniature 'Morning Star' flags - raising the West Papuan flag in West Papua is an offence carrying a 15-year jail term - and a booklet 'West Papua: An issue whose time has come' explaining the background to the struggle and calling on Australians to support their neighbours, the people of the West Papua, as they did for the people of East Timor.

From the Free West Papuan movement:
[quote]
[This rally is called to] protest against the continued human rights abuses in West Papua – and to mark
the 44 years that have [passed] since the New York Agreement was made by the
US, the Hague and Indonesia in 1962.

The New York Agreement was broken when the Act of Free Choice was rorted
by Indonesian military repression and a compliant United Nations.

Papuans were never consulted, their land was destroyed by logging and
mining while the rivers ran red with their blood.

August 15 will be a reminder that no matter how many West Papuans are
killed, we will not forget that there was never an ‘Act of Free Choice’,
the Papuans were given ‘No choice’ and thus their land has been
illegally occupied by Indonesian security forces, who have employed
genocidal tactics to maintain a stranglehold on West Papua.

Stand up for West Papua.
Stand with West Papuans against genocide and torture
Stand up for peace in our region.
[end quote]
http://www.freewestpapua.com
(See also the media release already posted on this site:
http://melbourne.indymedia.org/news/2006/08/119509.php)

add your comments


Crosses at the GPO
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

 

Crosses at the GPO...
crosses.jpgb10509.jpg, image/jpeg, 450x389

 

The referendum was supposed to be an 'Act of Free choice', but West Papuans call it the 'Act of NO choice': less than 0.2% of the population were selected by the Indonesian authorities and allowed to vote ...

add your comments


In the Mall
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

 

In the Mall...
click to enlarge

mall.jpgwrgv7v.jpg, image/jpeg, 600x387

 

 

add your comments


Ouside Nike
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

 

Ouside Nike...
click to enlarge

outside-that-store.jpg, image/jpeg, 600x450

 

 

add your comments


Ouside the consulate General of Indonesia
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

 

Ouside the consulate...
click to enlarge

outside-consulate3.jpg, image/jpeg, 600x450

 

 

add your comments


On the grass opposite
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

 

On the grass opposit...
click to enlarge

opposite-consulate.jpg, image/jpeg, 600x457

 

 

add your comments


Jacob Rumbiak speaking
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

 

Jacob Rumbiak speaki...
click to enlarge

jacob.jpgmfknni.jpg, image/jpeg, 600x486

 

 

add your comments


Raising the flag
by pc Wednesday August 16, 2006 at 12:43 AM

video: windows media at 382.8 kibibytes

Sorry this is so blurry, but hopefully it is better than nothing...

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 3 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE


Report shows Indonesian military treats PNG as its own territory
by freewestpapua Wednesday August 23, 2006 at 10:39 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com

An explosive report in today's issue of The Bulletin has vindicated a field investigation into the activities of the Indonesian military (TNI) in the Papua New Guinea – West Papuan border region. This investigation was undertaken by fieldworkers from May 14 to 14 June 2006 on behalf of the Free West Papua campaign in Australia. The work was funded exclusively by grassroots donations from Australia.

download PDF (182.5 kibibytes)

Report shows Indonesian military treats PNG as its own territory
Submitted by manukoreri on Tue, 22/08/2006 - 22:52.

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (Melbourne)

MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE - MEDIA RELEASE
Embargoed for release until: 0600, Wednesday 23nd August, 2006.

Report shows Indonesian military treats PNG as its own territory

An explosive report in today's issue of The Bulletin has vindicated a field investigation into the activities of the Indonesian military (TNI) in the Papua New Guinea – West Papuan border region. This investigation was undertaken by fieldworkers from May 14 to 14 June 2006 on behalf of the Free West Papua campaign in Australia. The work was funded exclusively by grassroots donations from Australia.

“For too long the security and human rights issues present along the border of the Papua Niugini and West Papua have been ignored at the strategic peril of countries in the region,” said Nick Chesterfield, the compiler of the report, and International Officer with the Free West Papua Campaign.

“In abandoning those who fought so hard for our freedom in World War 2, we have missed out on a genuine opportunity to stop displacement of our neighbours, and to genuinely combat terrorism on our doorstep,” explained Chesterfield.

Currently a massive troop buildup is occurring on the border by the Indonesian military, who have so far managed to resist genuine civilian control within Indonesia. After the defensive killings of five security personnel and agents provocateur in the demonstrations of March 15/16, the Indonesian military and Police have conducted widespread reprisals against students and the family members of all university students in West Papua.

Chesterfield continued: “The TNI's network of terror has now spread deep within Papua Niugini and has made its presence felt within isolated communities along the border, who are living in fear of an imminent invasion. We uncovered evidence that a massive ground offensive is in the final stages of planning, and there are questions that need to answered publicly by many people in the region to prevent this from happening.”

In recent weeks, several incidents have occurred on the border which have exacerbated the tension felt by local communities. This includes the shootings by PNGDF of fisherman suspected to be undercover TNI, in circumstances that are still unclear, amid claims of a PNG Government ordered cover-up. There have also been widespread allegations of illegal crossings by Kostrad and Kopassus personnel.

Also just this morning, the Indonesian Consul-General in Vanimo, Hardojo, refused to stop to go through passport control at the Wutung border crossing. According to a police officer who spoke with Mr Chesterfield, “He said he was late for an important military meeting in Jayapura, and was too busy to wait for Immigration. He just ignored our orders, walked across the no man's land, hopped in a taxi and drove away. But what can we do?”

“Before PNG was independent, the Indonesian military government already had a long standing plan to annexe PNG. The TNI have gradually come to control the economy of PNG with the help of corrupt figures in the PNG government,” said Jacob Rumbiak, Foreign Affairs Co-ordinator with the West Papua National Authority

According to Rumbiak, the TNI “are using the pretext of the demonstrations on March 16 to hunt to their deaths students throughout the border region, terrorizing local people. This is being done to prevent West Papuan people speaking out about military abuses and the genuine aspirations for their self-determination.”

“Now these latest incidents on the border are showing that PNG people also are waking up to the TNI's plans to destroy the territorial integrity and dignity of PNG.”

Central to this is the appointment of Major General Zamroni of Kopassus as the new military commander of West Papua. When contacted by the Free West Papua Campaign today, Dr Clinton Fernandes, author of Reluctant Indonesians: the future of West Papua and senior lecturer in strategic studies at UNSW, said "Major General Zamroni's appointment shows the Indonesian military's thorough disregard for the wishes of the civilian administration.”

“Zamroni was once deputy commander of Kopassus under the murderous Lieutenant-General Prabowo. Extra-judicial murder and other forms of state terror were and remain a specialty of this organisation. Australians should keep this in mind when they hear their government's preference for closer links with the Indonesian military," explained Fernandes.

Photographic and witness evidence was also found that shows clearly that Timbul Silaen, the infamous and indicted former police commander of West Papua (and the police chief during the carnage of 1999 in East Timor), is present in West Papua and overseeing militia activity.

“Questions need to be asked about what these people are doing in West Papua at the time where there of a militia build-up, and a renewed presence across West Papua of the very “rogue elements” that have such a brutal history,” said Chesterfield

For a copy of the full report, visit:

http://freewestpapua.com/files/SITREP%20West%20Papua%20Border%20Mission%20MayJune%202006.pdf

For a copy of

For a copy of a summary of briefing points, visit:
http://freewestpapua.com/files/Briefing%20points%20for%20West%20papua%20border%20mission%20report.pdf

For further comment, please contact:
Nick Chesterfield, spokesperson, mob: 0409 268 978
Jacob Rumbiak, West Papua National Authority, mob: 0404 513 314

w w w . f r e e w e s t p a p u a . c o m

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 9 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE
critical supportasdfThursday August 24, 2006 at 09:19 PM
why ww2? why ever?blakfela friend of papuaThursday August 24, 2006 at 06:27 AM
Summary of Briefing PointsPDF to textWednesday August 23, 2006 at 10:33 PM
ROMAntisism ww2 etcsfsdWednesday August 23, 2006 at 07:53 PM


Melbourne folks: The Sounds of West Papua - Max Headroom Thursday night 3RRR 102.7 www.rrr
by freewestpapua Wednesday August 23, 2006 at 10:42 PM

Thursday night 3RRR 102.7 www.rrr.org.au Max Headroom (Thursday 7pm - 8pm) The Sounds of West Papua

 

The arrival of 43 West Papuan asylum seekers on Australian shores and their subsequent resettling in Melbourne town has catapulted the liberation struggle of our closest Melanesian neighbour into the limelight. David Bridie will take you on a Melanesian journey featuring the Music and Sounds of West Papua. Hear string bAND traditional music from this land of jagged and rugged highlands and tropical coastline songs from the bush; earthy throat-crusted vocals; soulful rhythms; haunting laments, liberation songs; and upbeat hip swinging sensual tunes punctuated with infectious joy.

Listen to contemporary soundscapes from the album “Sound of the Morning Star” where artist such as Paul Mac, Biftek, Snog, Pnau and Bridie himself merge spoken word and recordings of traditional West Papuan songs into contemporary soundscapes. Hear live in the studio performances from some of the recently arrived West Papuan refugees who are also accomplished musicians. Hear the famed recordings of Arnold Ap and his band Mambesak and such famed Melanesian artists as Black Paradise, George Telek, Sanguma, Tony Subam,the Moab stringband , Drum Drum and traditional recordings from manokwari,Wunin,Merauke, Asmat and the Timika region.

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 8 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE

EDOWAY DO


 
   
 
 9. 게시자: WEST PAPUA NEWS ON EDOWAY WEB발신자:   파푸아뉴기니날짜:2008 1월 13 00:11

 
printable version- email this article 

Phone Support for Papuan Student Prisoners, Help Stop the Beatings
by freewestpapua Tuesday September 05, 2006 at 09:13 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com

Following riots on 16th March in Jayapura, West Papua where 4 policemen were killed, 24 Papuan students have been arrested and put on trial with no witnesses. Seven students refused to attend further court hearings. Please Telephone Judges and Prison Officials to Support Papuan Student Prisoners

 

Phone Support for Papuan Student Prisoners, Help Stop the Beatings



Following riots on 16th March in Jayapura, West Papua where 4 policemen were killed, 24 Papuan students have been arrested and put on trial with no witnesses. Seven students refused to attend further court hearings.

Please Telephone Judges and Prison Officials to Support Papuan Student Prisoners

Following riots on 16th March in Jayapura, West Papua where 4 policemen were killed, 24 Papuan students have been arrested and put on trial with no witnesses. Seven students refused to attend further court hearings.

They have all been beaten and tortured by police resulting in 2 students being hospitalised currently in critical condition. In response to this treatment all the prisoners (criminal and political) are resisting being
locked into their cells and preventing police from entering the prison.
Stones have been thrown and a prison bus has been smashed.

The prisoners desperately need solidarity and support from overseas to prevent further beatings and torture. You can help by telephoning police, prison officials and the judge. Mention the students names and that we know what is happening and are watching them. Just phoning and speaking in a foreign language and mentioning the students names can be enough to scare police into being more careful. Also try to say some of the
Indonesian phrases below.

(For more info on this case and more see nes at http://www.infopapua.org)

The students names are:
1. Nelson Rumbiak 20
2. Luis Gedi 27
3 Ferdinand Luis Pakage 19
4 Penius Wakerkwa 21
5. Othen Dapyal 25
6. Thomas Ukago 22
7. Elkana Lokobal 21
8. Elyas Tamaka 30
9. Patrisius Aronggear 30
10. Markus Kayame 47
11. Moses Lokobal 31
12. Musa Asso 28
13. Mon Jefri Obaja Pawika 21
14. Mathias Michael Dimara 19
15. Selvius Bobii 25
16. Bisiur Mising/Bensiur Mirin 21
17. Alex C. Wayangkau 21
18. Yasya Echo Merano Berotabui 25
19. Piter Stefanus Buinei 21
20. Sepik Sony S. Jitmau 19
21. Mochammad Ahmad Kaitam 20
22. Aris Mandowen 21
23. Steven Wandik 23
24. Sem Wandik 21

Phone numbers to ring:

Papua Police Chief (POLDA)
Jl Sam Ratulangi No 8, Jayapura 99225 Papua,
Phone +62 967 533861
Fax: +62 967 533936
Or +62 967 531717

Prison: Lembaga Abepura
Phone: +62 967 581705
Address: Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jl. Kesehataan, Jayapura,
Papua,
Indonesia
Head of Prison: Bapak Sudarsono KLAPAS
Head Guard: Salim Maretma

Panel of Judges for the 16 March 2006 case at Jayapura District Court,
(Morris Ginting SH, A Lakoni SH, and Denny D Sumardi SH)
Jl Raya Abepura, Kode Pos 223, Abepura, Jayapura Papua
Phone: +62 967 581157
Fax: +62 967 581014

Prosecutor for the 16 March 2006 Case
Jayapura Attorney-General’s Office, Jayapura,
Jl Dr Sam Ratulangi No 45, Jayapura 99225 Papua
Phone: +62 967 533328
Fax: +62 967 532640

Some phrases to use:

Saya telepon dari ...(Ingriss (england), Australia, etc..)
I telephone from ....

saya mengingatkan kepada bapak tidak boleh ada pemukulan terhadap
Mahasiswa.
I am warning you don't beat the students.

Kami sekarang mengawasih dan monitor apa yang kalian buat di penjara.
We are watching and monitoring what you are doing in the prison.

Tidak boleh pukul dan intimidasih kepada mahasiwa.
Don't beat the students.
Hati hati

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 3 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE

 
printable version- email this article 

West Papua URGENT: Abepura trials, boycotts NOW; Detainees refuse to attend
by freewestpapua Friday September 01, 2006 at 11:26 AM
freepapua_pacifica@nym.hush.com www.freewestpapua.com

Sixteen men, a number of whom are students, have been convicted of alleged involvement in violence in Papua province in March, following an unfair trial. One of the men, Nelson Rumbiak, was reportedly beaten by police officers after revealing in court that he had been intimidated and ill-treated in police custody. Amnesty International is concerned that all 16 men, as well as seven others whose trial is still in progress, are at risk of torture or ill-treatment. All 23 men were arrested following violence on 15 and 16 March which caused the death of four police officers and an Indonesian Air Force officer in the town of Abepura, Jayapura district, in Papua. Sixteen of them have already been sentenced to between five and 15 years' imprisonment, while seven are still awaiting judgment. They are all detained at Abepura prison, Papua.

 

West Papua URGENT: A...
click to enlarge

ab1.jpg, image/jpeg, 550x366

 

Note from Advocacy Team for 16 March Case
29 August 2006

PRESENT CONDITION OF DETAINEES HELD IN CONNECTION WITH 16 MARCH INCIDENT

Tuesday 29 August

As a result of the maltreatment of Nelson Rumbiak by the police yesterday, his lawyers decided to make representations to the chief of police in Papua, accompanied by members of the GKI Synod and several clerics in Jayapura who were attending a meeting of the Synod. In the absence of the police chief, the delegation met his deputy, Commissioner Max Donald Aer,

At the meeting, the maltreatment of Rumbiak was reported and a demand was made that the perpetrators should be brought to justice in accordance with the law. The delegation also demanded that the security of the persons being held in prison be guaranteed, both in the prison and during the court hearings. A similar request was made regarding members of their family. The police chief was also asked to ensure that such things do not happen again.

The deputy police chief said that he too was concerned at the treatment and promised that he would take action against those responsible. He also promised to assess the behaviour of the personnel guarding the Jayapura district court.

During this discussion, police commissioner Waterpauw who was also present explained that the police who had maltreated Rumbiak were angry because he had mentioned the name of their superior a number of times at the court hearing as being the person who had committed torture during the court hearing.

Meeting with Jayapura Prosecutor
The delegation reported the maltreatment of Nelson Rumbiak and asked that those responsible be called to account, and asked for guarantees regarding the safety of the defendant while the trial is in progress., recalling that they has been maltreated earlier as well, on 17 and 24 March.

The chief prosecutor blamed Nelson Rumbiak for the incident and said that he was a badly behaved person.

Boycott by detainees in Abepura Prison

The way Nelson Rumbiak has been treated has led his colleagues in the prison to act in solidarity. They rejected a visit by an official from the prosecutor's office and a vehicle of their office was pelted with stones by the detainees.. They said they were taking this action because they too had been treated badly by the police.

They all refused to attend the court hearing until they get a guarantee in writing for their safety from the Papua chief of police. They explained their position to their lawyers and representatives of the Synod who visited the prison in the afternoon. The delegates met the director of the prison who promised the safeguard the detainees while they are being held in the prison.

Wednesday 30 August
Hearing boycotted.

Defendant Yasya Eco Berotabui refused to attend the hearing on this day because the guarantee requested had still not be received. This sent the prosecution and court officials into a panic. The defendants also asked their lawyers not to attend the hearing. The officials tried repeatedly to persuade lawyers to convince the defendants to attend the hearing but the lawyers refused to do so, and stood by the request of their clients.

At 2pm, members of the police and intel went to the Abepura Prison in order to try to force Eco and his colleagues to attend the hearing, but they refused to do so and stayed in the prison.

Jayapura, 30 August 2006

Advicacy Team for 16 March Case
Members:
SKP Jayapura Diocese
JPIC Bureau of the GKI Synod in Papua
Elsham Papua
LP3A Papua
PBHI

------------------------

PUBLIC AI Index: ASA 21/013/2006

31 August 2006

UA 234/06 Fear of torture or ill-treatment/ Unfair trial

INDONESIA Nelson Rumbiak (m), aged 20
Ferdinando Pakage (m)
Fourteen other men imprisoned after an unfair trial
Aris Mandowen (m), and six other men currently on trial

Sixteen men, a number of whom are students, have been convicted of alleged involvement in violence in Papua province in March, following an unfair trial. One of the men, Nelson Rumbiak, was reportedly beaten by police officers after revealing in court that he had been intimidated and ill-treated in police custody. Amnesty International is concerned that all 16 men, as well as seven others whose trial is still in progress, are at risk of torture or ill-treatment.

All 23 men were arrested following violence on 15 and 16 March which caused the death of four police officers and an Indonesian Air Force officer in the town of Abepura, Jayapura district, in Papua. Sixteen of them have already been sentenced to between five and 15 years' imprisonment, while seven are still awaiting judgment. They are all detained at Abepura prison, Papua.

The 16 men already convicted were reportedly intimidated and ill-treated during police interrogation in order to force them to 'confess' their involvement in the violence. One of the 16 reported that a senior police officer threatened to shoot him if he did not disclose certain information. The defendants also reported that, two hours before their trial in May, they were kicked by police officers, who also beat them around the head and body with rifle butts and rubber batons in order to compel them to admit that they were guilty before the court. Those who refused to acknowledge the charges of which they were accused were allegedly beaten and kicked by police when they returned to detention.

Amnesty International is also concerned that other fair trial safeguards may not have been provided to the 16 men during their trial before the Jayapura district court. Some of the detainees reported that they had no contact with the lawyer who was assigned to them before the trial started and so were unaware of their rights and of the legal procedures. Furthermore, reports indicate that during trial, judges may have undermined the principle of presumption of innocence and the right of the defendant to examine the witnesses testifying against them.

On 23 August, Nelson Rumbiak and Ferdinando Pakage, who have already been sentenced respectively to six and 15 years' imprisonment, were asked to testify before Jayapura district court against three of the seven men whose trial is still in progress. However, Nelson Rumbiak and Ferdinando Pakage told the court that statements they had made earlier against the three accused were false, and that they were coerced into making these statements by police. One of the men currently standing trial, Aris Mandowen, told the court that he too had suffered similar treatment at the hands of police. On the basis of these statements, the prosecutor agreed to call additional witnesses to testify about the alleged ill-treatment by police at the next court hearing on 28 August. However, the police officer whom Nelson Rumbiak had alleged was responsible for ill-treating him was not called to testify, leading to a dispute between Nelson Rumbiak's lawyers and the judge.

On their return to Abepura prison, the three accused men and Nelson Rumbiak were confronted by dozens of police officers outside the front gate of the prison. The police reportedly started beating Nelson Rumbiak's head with a rattan stick. When he fell to the ground, several police officers kicked him in the ribs and stamped on his body. Several police officers then chased the three accused men into the prison, and threatened to beat prison officers who were trying to keep the police officers out of the prison.

Nelson Rumbiak was taken by prison officers to Abepura hospital for treatment for the injuries he had sustained in the attack. However, doctors were unable to examine him fully as police and intelligence officers, as well as military personnel, entered the hospital and attempted to gain access to him, and he was returned to prison. His current medical condition is not known.

The seven accused men still on trial have now refused to appear in court, because of concerns for their safety. Their next court hearing is due to take place on 1 September.

In the past in Papua province, reprisals by security forces personnel for the killing or wounding of police officers have been arbitrary and have involved both extrajudicial executions and torture. After two police officers and a security guard were killed in December 2000, armed police raided student dormitories in Abepura. One student was killed at the scene, and more than one hundred others were arbitrarily detained and tortured. Two students died as a result of the torture. No-one has been held to account for these crimes. Two officers brought to trial in the Human Rights Court in Makassar were acquitted in September 2005.

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Indonesian, English or your own language:
- expressing concern for the safety of Nelson Rumbiak, Ferdinando Pakage, Aris Mandowen and 20 other men detained in relation to violent events of 15-16 March, which caused the death of four police officers and one Indonesian Air Force officer;
- calling upon the authorities to guarantee that they will not be subjected to torture or ill-treatment, and that all necessary steps will be taken to ensure that they do not face reprisals from security forces personnel;
- urging the authorities to conduct an independent investigation into allegations of torture and ill-treatment during interrogation of the detainees, and into allegations that Nelson Rumbiak was attacked after leaving court on 28 August;
- calling on the authorities to ensure that Nelson Rumbiak and the other detainees are given access to all necessary medical care;
- expressing concern at reports that both the trial of the 16 men already convicted, and the ongoing trial of seven others, have not conformed to fair trial standards;
- urging the authorities to ensure that all fair trial safeguards that are contained under Indonesia’s criminal procedure code and international legal standards are observed.

APPEALS TO: (Please note that fax numbers may be switched off outside office hours, 7 hours ahead of GMT. Please keep trying).
Head of Police
Jl. Jend A. Yani,
Jayapura, Papua, Indonesia
Fax: + 62 96 7531027
Salutation: Dear Kapolres

National Police Chief
General Sutanto
Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia
Fax: + 62 21 720 1402
Salutation: Dear General Sutanto

COPIES TO:
President Susilo Bambang Yudhoyono
Istana Merdeka, Jakarta 10110, Indonesia
Fax: + 62 21 345 2685 / 526 8726

and to diplomatic representatives of Indonesia accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 31 October 2006.

------------------------

URGENT APPEAL: Ref: UA WP 11 / 06.

31 August 2006

NAME: Nelson Rumbiak

VIOLATIONS: Ill-treatment and beating.

RECOMMENDED ACTION: Please copy the letter below the Background information or write in your own words and send to:

President SUSILO B. YUDHOYONO, President of the Republic of Indonesia presiden@ri.go.id

AND Cc: (simply copy all addresses together and paste into Cc). ngochr@ohchr.org; rohumas@depkehham.go.id

OPTIONAL: PLEASE ALSO SEND APPEALS TO: Diplomatic Representatives of Indonesia in your country. Link to Indonesian Embassies worldwide http://www.embassyworld.com/embassy/indonesia1.htm

The Foreign Minister of your country - WORLD-WIDE Governments:

http://www.library.northwestern.edu/govpub/resource/internat/foreign.html

Please cut and paste and send this appeal to your mailing lists

BACKGROUND

APMHRO supports the Urgent Appeal campaign of Australia West Papua Association regarding the ill-treatment of Nelson Rumbiak.

This incident began with the examination in court on 23 August of Nelson Rumbiak and others as witnesses for the prosecution the case of three persons accused of being involved in the demonstration which took place on the 16 March in Abepura this year. At that hearing, all
the prosecution witnesses refuted their interrogation reports which were damaging to their friends, because the reports had been obtained by police torture. One witness, Ferdinand Pakage said he had been tortured and shot in the left foot by an officer named Aris Purbaya. Nelson Rumbiak and one of the accused Aris Mandowen, said they had suffered the similar treatment while being questioned by the police. On the basis of these statements, the prosecutor promised to bring additional witnesses to testify about the maltreatment to the next hearing on 28 August. But the witnesses who appeared on 28 August were not those named by Nelson Rumbiak. His legal team
protested and asked the judge for Aris Purbaya and others to appear before the court. The judge rejected the request without giving a reason. The dispute in court led to a heated debate between the judge and the lawyers as well as the defendants and the witnesses. This made the police very angry and provided the motive for them to beat up Nelson Rumbiak. The situation appears to have been exacerbated by the judges delaying the hearings so that they finished late without considering the safety of the accused and their families. After the 28 August hearing, several intelligence officers, police and TNI unsuccessfully tried to provoke the accused and others by shouting Papua Merdeka.

Australia West Papua Association (Sydney)
PO Box 28, Spit Junction, Sydney, Australia 2088
Ph/fax 61.2.99601698 Email: bunyip@bigpond.net.au

ahro@iprimus.com.au

President Susilo Bambang Yudhoyono,
Istana Negara,
Jalan Merdeka 3,
Jakarta, Indonesia

31 August 2006
Dear President Yudhoyono,

I am writing to you with great concern for the safety of Nelson Ipan Kornelius Rumbiak, who is 20 years old.

On Monday the 28 August, there was a hearing at the Jayapura district court in the case of three persons accused of being involved in the demonstration which took place on the 16 March in Abepura this year. After the accused were driven back to the prison they were met at the front gate of the prison by dozens of police officers in two trucks.

The police began to beat up Nelson Rumbiak, [who was with the accused]. They struck him with a rattan stick on the head causing his face to swell.

When he fell to the ground several policemen kicked him in the left rib while stamping on his body. He was badly wounded in the ribs. Several police then chased the three accused men into the prison. They also threatened to beat up prison officers who were trying to prevent the police from entering the prison. When the lawyers and parents of the accused men arrived shortly after this incident, the police fled in their vans.

The victim was taken by prison officers (who were upset by what the police had done) to be examined at Abepura hospital. He was accompanied by his mother and two lawyers. The medical examination was then disrupted by the police, intelligence officers, and the TNI. As the situation at the hospital was not safe, the prison officials and the family decided to take Nelson
back to the prison at around 10:30 pm.

I urge you

to guarantee the safety of Nelson Rumbiak and the other accused now in
Abepura prison against vengeful actions by the police

to see that Nelson Rumbiak and the other accused are giving access to the
appropriate medical care that they may require in a safe environment, free
of fear of intimidation by the police and the TNI.

to investigate the police involved in this in incident and charge those
involved in the abuses against the accused.

to ensure that the panel of judges handle the case with due process applying
the principle of innocence before guilty and safeguard the rights of the
accused

Yours Sincerely

Copies sent to:

H.E. Mr. MAKARIM WIBISONO, Chair of the UN Commission on Human Rights ngochr@ohchr.org

Dr. HAMID AWALUDIN , Minister for Justice and Human Rights: rohumas@depkehham.go.id

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 3 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE

BY : EDOWAY YUNNUS

 
   
 
 10. 게시자: WEST PAPUA NEWS ON EDOWAY WEB발신자:   파푸아뉴기니날짜:2008 1월 13 00:05

commentWest Papuan warriors clash with Indonesian MilitaryElli Linton 2006-12-31 12:37 PM

textHuge Troop build up in West Papua237 2006-12-30 5:50 PM
"This conflict will cause major casualties among the local traditional warriors and members of the local community. The situation is very tense and dangerous" (text/plain + 4 comments)

textFears of open conflict in West Papua237 2006-12-27 2:23 AM
"The mountain people had a fierce sense of their own identity as West Papuans and did not want to be part of Indonesia." (text/plain)

textWest Papuans refused entry to Australiam 2006-12-13 2:03 AM
The Immigration department has rejected visa applications from a West Papuan traditional troupe invited to Melbourne (text/plain)

textWest Papua: The Flawed Integration into IndonesiaLiem Soei Liong 2006-11-20 11:44 AM
On 11 December 2006, local elections will be held with the participation of independent candidates. It could be argued that West Papua remains the last major conflict in the Indonesian archipelago yet to be resolved. (text/plain)

imagePROPOSED INDON TREATY A HUMAN RIGHTS SELLOUTfreewestpapua 2006-11-09 6:02 PM
Having conceded to Indonesian demands, the Howard Government has squandered an unprecedented opportunity to push for overdue reform in West Papua. The proposed security agreement is nothing more than a cynical handshake with the Indonesian military, a recognised source of instability within our region. (image/jpeg + 4 comments)

textWest Papua eventsfreewestpapua 2006-10-24 2:16 PM
Hi Friends, just a reminder, THIS Saturday, there is a public book launch for Reluctant Indonesians, the new book on West Papua by CLinton Fernandes. Well worth atteding. Details below (text/plain)

imageWEST PAPUA: RIO TINTO BUSTED HELPING INDONESIAN MILITARY KILLERSfreewestpapua 2006-09-26 6:05 AM
Attached are the photos from last week of the TNI using Freeport / Rio Tinto owned helicopters on the villagers in Operasi Amole II - the attacks on the Papuans in the Kwanki Lama area. This is clear evidence of the complicity of Freeport in Human rights abuses with the TNI. Immediately call on Rio Tinto to explain why they are allowing their facilities to be used in the commission of Human rights abuses. (image/jpeg + 6 comments)

textPhone Support for Papuan Student Prisoners, Help Stop the Beatingsfreewestpapua 2006-09-05 9:13 PM
Following riots on 16th March in Jayapura, West Papua where 4 policemen were killed, 24 Papuan students have been arrested and put on trial with no witnesses. Seven students refused to attend further court hearings. Please Telephone Judges and Prison Officials to Support Papuan Student Prisoners (text/plain)

imageWest Papua URGENT: Abepura trials, boycotts NOW; Detainees refuse to attendfreewestpapua 2006-09-01 11:26 AM
Sixteen men, a number of whom are students, have been convicted of alleged involvement in violence in Papua province in March, following an unfair trial. One of the men, Nelson Rumbiak, was reportedly beaten by police officers after revealing in court that he had been intimidated and ill-treated in police custody. Amnesty International is concerned that all 16 men, as well as seven others whose trial is still in progress, are at risk of torture or ill-treatment. All 23 men were arrested following violence on 15 and 16 March which caused the death of four police officers and an Indonesian Air Force officer in the town of Abepura, Jayapura district, in Papua. Sixteen of them have already been sentenced to between five and 15 years' imprisonment, while seven are still awaiting judgment. They are all detained at Abepura prison, Papua. (image/jpeg)



  

View article without comments

Huge Troop build up in West Papua
by 237 Saturday December 30, 2006 at 05:50 PM

"This conflict will cause major casualties among the local traditional warriors and members of the local community. The situation is very tense and dangerous"

 

* 3000 extra troops swamp Papua.

* Human Rights groups call for independent monitors to be given access.

* Activists say the situation is "very tense and dangerous"


Full Media Statement from UK group "Tapol":


According to reports from the Puncak Jaya region of West Papua, several thousand extra troops from the Indonesian Army (TNI) have been deployed to the region this month in response to flag-raising incidents and the killing of two army officers on 9 December.

The reports suggest that as many as 3,000 extra troops have been deployed in the operation. One report claims that some of the troops were flown into the area by helicopters supplied by Freeport-Indonesia, the company which operates the highly profitable copper-and-gold mine in nearby Timika and Tembagapura.

Announcing the deployment of additional troops, the Indonesian military commander, Marshall Djoko Suyanto said on 12 December 2006 that human rights should not be made an issue. This would appear to give free rein to the troops in their behaviour towards the local population.

The troop deployment is concentrated in the town of Mulia, in Puncak Jaya where members of the army have reportedly been checking the identity cards of all Papuan inhabitants. These so-called 'sweepings' have had the effect of intimidating people and disrupting day-to-day activities in the markets, shops and offices.

The two soldiers who were killed on 9 December were both sergeants and have been named Joko Susanto and Tobias Sirken. Reports also suggest that two more army personnel were killed on or about 26 December near Mulia.

The leading Papuan human rights organisation, ELSHAM, has reported that the Indonesian military is running what is described as a 'closed operation' in an attempt to conceal their activities in the area. This strategy is facilitated by the fact that international observers have been denied access to most parts of West Papua for many years.

While some reports suggest that the soldiers were killed by members of a local unit of the TPN-WP, the West Papuan guerrilla army, others cast doubt on this claim. Tragic incidents of this nature inevitably trigger military operations which bear down heavily on the civilian community, which is what has happened in the past few weeks in Mulia.

Paula Makabory, speaking on behalf of ELSHAM, has described the present situation as 'very tense and dangerous'. In a statement on 28 December, she said:

'I am very concerned that the traditional warriors who are armed with a few rifles and their traditional weapons, which are bows and arrows and spears, will be in conflict with the Indonesian army which is armed with modern weapons.This conflict will cause major casualties among the local traditional warriors and members of the local community. The situation is very tense and dangerous.'

As she has also pointed out, flag-raising represents a highly political expression of Papuan resentment of what they see as the unlawful occupation of their homeland.

Events in West Papua over the past few years have reinforced these sentiments among the Papuans. There has been a steady influx of migrants from Indonesia who now account for an more than forty per cent of the population, bringing ever closer the time when the Papuans will become a minority. Many of the Indonesian migrants control trade and commercial activities in all the main cities and towns, which is marginalising the Papuans. The Indonesian government has also pressed ahead with the partition of West Papua, in violation of the Special Autonomy Law introduced in 2001. According to this law, the Papuan representative body, the MRP, should first be consulted before such major administrative changes are introduced. At present, West Papua has already been divided into two provinces, Papua and Irian Jaya Barat, while there are reports that a third province is due to be created in the far western region of Papua early next year.

This is the context in which recent acts of defiance in Mulia should be seen.

For the past eight years, Papuan leaders have been stressing the need for their homeland to become a Land of Peace, and have rejected the use of violence to achieve their political aim for a free West Papua. They have also been calling for dialogue with the Indonesian government to discuss the current situation in Papua and to consider the historic and political circumstances that resulted in Papua's integration into Indonesia in 1969.While President Susilo Bambang Yudhoyono has stated his intention of seeking a solution for Papua, he has never responded to the Papuan call for dialogue.

TAPOL is deeply concerned at the recent build-up of troops in Puncak Jaya. This can only exacerbate tensions and could lead to many casualties among the Papuans. It also puts at risk the lives of more Indonesian soldiers and could lead to further acts of revenge against the local population.

TAPOL calls for restraint by all parties involved in recent incidents and for the non-violent resolution of the problems in and around Mulia. The government in Jakarta should acknowledge that the call for dialogue represents the best way to respond to the growing tensions in West Papua.

In August 2005, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding with the resistance movement, GAM, in Aceh, bringing an end to decades of repression and violence in Indonesia's most westerly province. This is clearly a precedent for a possible solution in Papua.

The current situation in Mulia calls for a number of responses from the Indonesian government:

1. The immediate withdrawal of troops from Mulia and the surrounding area and the cessation of all military operations, including an end to sweepings among the civilian population.

2. An agreement to allow independent observers to enter the area and investigate recent incidents, including the killing of the Indonesian soldiers.

3. Full, unfettered access to Mulia and the rest of West Papua, so as to enable international observers to investigate reports of human rights violations.

4. The government in Jakarta should immediately respond to the call by Papuan leaders for a dialogue, as the peaceful way to resolving the Papuan question.

TAPOL also calls on the international community, especially the UN and countries that have close ties with Indonesia, to become directly involved in promoting peace and monitoring human rights in West Papua.



TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign
111 Northwood Road, Thornton Heath, Croydon CR7 8HW, UK.
tel +44 (0)20 8771 2904 fax +44 (0)20 8653 0322
http://tapol.gn.apc.org

add your comments


1. Take your medicine
by david Saturday December 30, 2006 at 07:40 PM
david@ironyparty.org

 

1. International force to make West Papua independent and ensure the Indonesian military take their medicine.

add your comments


West Papuan warriors clash with Indonesian Military
by Elli Linton Sunday December 31, 2006 at 12:37 PM
Circle of Flight

 

West Papuan warriors clash with Indonesian Military

Friday, December 29 2006

A FLAG-RAISING campaign in Indonesian Papua's Highlands could escalate into open conflict between tribal warriors and Indonesian troops, human rights advocates warn. Free Papua Movement (OPM) activists of the Goliat Tabuni tribes in the Punjak Jaya region have been raising the banned Morning Star flag in acts of defiance against Indonesian rule. Human rights workers reported that OPM warriors on Sunday occupied Mulia, the Punjak Jaya capital, Paula Makabory of the Papuan-based human rights agency Els-ham and Matthew Jamieson of the Institute for Papuan Human Rights and Advocacy in NSW said. The warriors withdrew into the mountains yesterday but Indonesian police and troops were preparing to attack them there, they said in a statement.

A FLAG-RAISING campaign in Indonesian Papua's Highlands could escalate into open conflict between tribal warriors and Indonesian troops, human rights advocates warn.

Free Papua Movement (OPM) activists of the Goliat Tabuni tribes in the Punjak Jaya region have been raising the banned Morning Star flag in acts of defiance against Indonesian rule.

Human rights workers reported that OPM warriors on Sunday occupied Mulia, the Punjak Jaya capital, Paula Makabory of the Papuan-based human rights agency Els-ham and Matthew Jamieson of the Institute for Papuan Human Rights and Advocacy in NSW said.

The warriors withdrew into the mountains yesterday but Indonesian police and troops were preparing to attack them there, they said in a statement.

Goliat Tabuni members were reported in the Indonesian press to have killed two members of the Indonesian military in the mountains near Mulia on December 9 and police were investigating.?

Ms Makabory expressed concern that traditional warriors armed with a few rifles, bows and arrows and spears would be up against the Indonesian army and its modern weapons.

"This conflict will cause major casualties, especially amongst the local traditional warriors and members of the local community," Ms Makabory said.

"The mountain people had a fierce sense of their own identity as West Papuans and did not want to be part of Indonesia."

Mr Jamieson said the Punjak Jaya incidents obliged Australia to play a role in stopping the conflict in Papua that pitted the Indonesian military against traditional communities.

"By denying free access of international observers and media to West Papua, the Indonesian authorities promote a situation where human rights abuse can occur," he said.

Jamieson said Papuan communities felt that if they did not make a stand now they would be swamped by the Indonesians in the next few years.

He said Canberra's new security treaty with Indonesia put Australia on the side of the Indonesian military and bad Indonesian government policy pitted against Papuan communities.

"Australia is obliged to investigate and stop the senseless destruction of these communities," Mr Jamieson said.

http://www.news.com.au/story/0,23599,20975297-1702,00.html

add your comments


Thankyou for this profound post
by ecology action Tom McL Monday January 01, 2007 at 10:31 AM

 

Who doubts a secret criminal/military protection racket is going on there as regards the huge Freeport mine promoted by western multinational corporation investors, central Indon govt raking in taxes, including Australian business interests with PM Howard echoing those special vested interests? Who really doubts this?

This is the PM Howard, the moral giant who champions the slavery cult known as the Exclusive Brethren.

That's the kind of government we have in Australia, but they aren't shooting us yet.

add your comments


Nuclear Next
by Warpig Watcher Monday January 01, 2007 at 09:13 PM

 

The Indonesian Navy will purchase six modern diesel-electric submarines from Russia. They will consist of four Kilo classand two Amur 950 Lada class subs and were chosen over German and French equivalents.
(Messing About In Boats, Vol24 No16, January 1, 2007)

India's submarine nuclear reactor power test bed has now run some years, and India's expanding submarine fleet will go home grown nuclear real soon. Pakistan will soon probably build sub launched nuke missiles to counter those of India, Iran, and Israel.

Oz warpigs wanna play too.


Huge Troop build up in West Papua
by 237 Saturday December 30, 2006 at 05:50 PM

"This conflict will cause major casualties among the local traditional warriors and members of the local community. The situation is very tense and dangerous"

 

* 3000 extra troops swamp Papua.

* Human Rights groups call for independent monitors to be given access.

* Activists say the situation is "very tense and dangerous"


Full Media Statement from UK group "Tapol":


According to reports from the Puncak Jaya region of West Papua, several thousand extra troops from the Indonesian Army (TNI) have been deployed to the region this month in response to flag-raising incidents and the killing of two army officers on 9 December.

The reports suggest that as many as 3,000 extra troops have been deployed in the operation. One report claims that some of the troops were flown into the area by helicopters supplied by Freeport-Indonesia, the company which operates the highly profitable copper-and-gold mine in nearby Timika and Tembagapura.

Announcing the deployment of additional troops, the Indonesian military commander, Marshall Djoko Suyanto said on 12 December 2006 that human rights should not be made an issue. This would appear to give free rein to the troops in their behaviour towards the local population.

The troop deployment is concentrated in the town of Mulia, in Puncak Jaya where members of the army have reportedly been checking the identity cards of all Papuan inhabitants. These so-called 'sweepings' have had the effect of intimidating people and disrupting day-to-day activities in the markets, shops and offices.

The two soldiers who were killed on 9 December were both sergeants and have been named Joko Susanto and Tobias Sirken. Reports also suggest that two more army personnel were killed on or about 26 December near Mulia.

The leading Papuan human rights organisation, ELSHAM, has reported that the Indonesian military is running what is described as a 'closed operation' in an attempt to conceal their activities in the area. This strategy is facilitated by the fact that international observers have been denied access to most parts of West Papua for many years.

While some reports suggest that the soldiers were killed by members of a local unit of the TPN-WP, the West Papuan guerrilla army, others cast doubt on this claim. Tragic incidents of this nature inevitably trigger military operations which bear down heavily on the civilian community, which is what has happened in the past few weeks in Mulia.

Paula Makabory, speaking on behalf of ELSHAM, has described the present situation as 'very tense and dangerous'. In a statement on 28 December, she said:

'I am very concerned that the traditional warriors who are armed with a few rifles and their traditional weapons, which are bows and arrows and spears, will be in conflict with the Indonesian army which is armed with modern weapons.This conflict will cause major casualties among the local traditional warriors and members of the local community. The situation is very tense and dangerous.'

As she has also pointed out, flag-raising represents a highly political expression of Papuan resentment of what they see as the unlawful occupation of their homeland.

Events in West Papua over the past few years have reinforced these sentiments among the Papuans. There has been a steady influx of migrants from Indonesia who now account for an more than forty per cent of the population, bringing ever closer the time when the Papuans will become a minority. Many of the Indonesian migrants control trade and commercial activities in all the main cities and towns, which is marginalising the Papuans. The Indonesian government has also pressed ahead with the partition of West Papua, in violation of the Special Autonomy Law introduced in 2001. According to this law, the Papuan representative body, the MRP, should first be consulted before such major administrative changes are introduced. At present, West Papua has already been divided into two provinces, Papua and Irian Jaya Barat, while there are reports that a third province is due to be created in the far western region of Papua early next year.

This is the context in which recent acts of defiance in Mulia should be seen.

For the past eight years, Papuan leaders have been stressing the need for their homeland to become a Land of Peace, and have rejected the use of violence to achieve their political aim for a free West Papua. They have also been calling for dialogue with the Indonesian government to discuss the current situation in Papua and to consider the historic and political circumstances that resulted in Papua's integration into Indonesia in 1969.While President Susilo Bambang Yudhoyono has stated his intention of seeking a solution for Papua, he has never responded to the Papuan call for dialogue.

TAPOL is deeply concerned at the recent build-up of troops in Puncak Jaya. This can only exacerbate tensions and could lead to many casualties among the Papuans. It also puts at risk the lives of more Indonesian soldiers and could lead to further acts of revenge against the local population.

TAPOL calls for restraint by all parties involved in recent incidents and for the non-violent resolution of the problems in and around Mulia. The government in Jakarta should acknowledge that the call for dialogue represents the best way to respond to the growing tensions in West Papua.

In August 2005, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding with the resistance movement, GAM, in Aceh, bringing an end to decades of repression and violence in Indonesia's most westerly province. This is clearly a precedent for a possible solution in Papua.

The current situation in Mulia calls for a number of responses from the Indonesian government:

1. The immediate withdrawal of troops from Mulia and the surrounding area and the cessation of all military operations, including an end to sweepings among the civilian population.

2. An agreement to allow independent observers to enter the area and investigate recent incidents, including the killing of the Indonesian soldiers.

3. Full, unfettered access to Mulia and the rest of West Papua, so as to enable international observers to investigate reports of human rights violations.

4. The government in Jakarta should immediately respond to the call by Papuan leaders for a dialogue, as the peaceful way to resolving the Papuan question.

TAPOL also calls on the international community, especially the UN and countries that have close ties with Indonesia, to become directly involved in promoting peace and monitoring human rights in West Papua.



TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign
111 Northwood Road, Thornton Heath, Croydon CR7 8HW, UK.
tel +44 (0)20 8771 2904 fax +44 (0)20 8653 0322
http://tapol.gn.apc.org

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 4 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLEAUTHORDATE
Nuclear NextWarpig WatcherMonday January 01, 2007 at 05:13 AM
Thankyou for this profound postecology action Tom McLSunday December 31, 2006 at 06:31 PM
West Papuan warriors clash with Indonesian MilitaryElli LintonSaturday December 30, 2006 at 08:37 PM
1. Take your medicinedavidSaturday December 30, 2006 at 03:40 AM


Fears of open conflict in West Papua
by 237 Wednesday December 27, 2006 at 02:23 AM

"The mountain people had a fierce sense of their own identity as West Papuans and did not want to be part of Indonesia."

 

A FLAG-RAISING campaign in Indonesian Papua's Highlands could escalate into open conflict between tribal warriors and Indonesian troops, human rights advocates warn.

Free Papua Movement (OPM) activists of the Goliat Tabuni tribes in the Punjak Jaya region have been raising the banned Morning Star flag in acts of defiance against Indonesian rule.

Human rights workers reported that OPM warriors on Sunday occupied Mulia, the Punjak Jaya capital, Paula Makabory of the Papuan-based human rights agency Els-ham and Matthew Jamieson of the Institute for Papuan Human Rights and Advocacy in NSW said.

The warriors withdrew into the mountains yesterday but Indonesian police and troops were preparing to attack them there, they said in a statement.

Goliat Tabuni members were reported in the Indonesian press to have killed two members of the Indonesian military in the mountains near Mulia on December 9 and police were investigating.

Ms Makabory expressed concern that traditional warriors armed with a few rifles, bows and arrows and spears would be up against the Indonesian army and its modern weapons.

"This conflict will cause major casualties, especially amongst the local traditional warriors and members of the local community," Ms Makabory said.

"The mountain people had a fierce sense of their own identity as West Papuans and did not want to be part of Indonesia."

Mr Jamieson said the Punjak Jaya incidents obliged Australia to play a role in stopping the conflict in Papua that pitted the Indonesian military against traditional communities.

"By denying free access of international observers and media to West Papua, the Indonesian authorities promote a situation where human rights abuse can occur," he said.

Jamieson said Papuan communities felt that if they did not make a stand now they would be swamped by the Indonesians in the next few years.

He said Canberra's new security treaty with Indonesia put Australia on the side of the Indonesian military and bad Indonesian government policy pitted against Papuan communities.

"Australia is obliged to investigate and stop the senseless destruction of these communities," Mr Jamieson said.

This article is an AAP story based on a press release from the Institute for Papuan Advocacy & Human Rights.


West Papuans refused entry to Australia
by m Wednesday December 13, 2006 at 02:03 AM

The Immigration department has rejected visa applications from a West Papuan traditional troupe invited to Melbourne

 



PRESS STATEMENT - 12 DEC 2006

BOITE THEATRE FIRST VICTIM OF INDON-AUSTRALIAN
TREATY.

The Departments of Foreign Affairs and Immigration
have rejected visa applications from a West Papuan
traditional troupe invited to Melbourne to perform
‘Peace Child’ at a Boite Concert in BMW Edge Theatre
on Thursday 14 December 2006.

Boite director, Roger King, considers his company is a
victim of the Australia-Indonesian Security Treaty
signed a few weeks ago, and is wondering how much
further ‘Indonesian politics’ will impinge on
artistic expression in Australia.

King said “DIMA’s rejection notice claimed the West
Papuan artists were unable to demonstrate “sufficient
incentive to return to Indonesia in terms of property,
assets, permanent employment, and no ties to your
homeland”.

The ‘Peace Child Concert’ is a series of spectacular
responses to DIMA’s rejection and the West Papuan
experience, featuring exciting new works
devised during the first-ever artistic collaboration
between performance artists from Japan and West Papua.

‘Spirit of Nature’, an indigenous Ainu folksong
immortalized by Japan’s mistress of song, Yoko
Fujimoto, assumes new dimensions in response to
the movements of two extraordinary West Papuan
dancers.

So too a lullaby from Biak Island when its traditional
Melanesian lyrics are stroked along by a new goat-skin
drum from Okinawa.

‘Viva La Visa’ is a dramatic and athletic
interpretation of betrayal and endurance in dance,
drumming, body design, and extraordinary Melanesian
harmonies. Even the well-known sounds of Kavisha
Mazzella and The Melbourne Millenium Chorus sound
different in the new cultural setting.

see also:
http://www.smh.com.au/news/National/Papuan-artists-refused-Australian-entry/2006/12/12/1165685674481.html


West Papua: The Flawed Integration into Indonesia
by Liem Soei Liong Monday November 20, 2006 at 11:44 AM
tapol@gn.apc.org

On 11 December 2006, local elections will be held with the participation of independent candidates. It could be argued that West Papua remains the last major conflict in the Indonesian archipelago yet to be resolved.

 

West Papua: The Flawed Integration into Indonesia

26 October 2006

Paper presented to -
Refugee Studies Centre
St Antony’s College, Oxford University

Dynamics of Conflict and Displacement in West Papua, Indonesia


The resignation of Suharto in May 1998 opened the way for a series of important political demands. It became possible to hold an act of self-determination in East Timor which ultimately led to its political independence. The Acehnese demanded a referendum which paved the way for a peace process that concluded successfully in August 2005. All the signs are that a sustainable and lasting peace will prevail in Aceh. On 11 December 2006, local elections will be held with the participation of independent candidates. It could be argued that West Papua remains the last major conflict in the Indonesian archipelago yet to be resolved.

In West Papua, the fall of Suharto was also greeted with a feeling of optimism and a demand for political self-determination. Nine months later, a delegation of civil society representatives, known as the Team of 100, a cross-section of intellectuals, students, ex-political prisoners, Muslim leaders, women’s organisations and members of the local assembly, met President B.J. Habibie to discuss development issues. This historic meeting took place on 26 February 1999 and a single political demand was put forward: the Papuans want independence from Indonesia. Predictably, Habibie was taken aback and said nothing. He asked the Team of 100 to reconsider their demand.

The next President, Abdurrachman Wahid, popularly known as Gus Dur, was better prepared to accommodate some of the political demands of the Papuans. From 23-26 February the National Consultation of Papuans took place (Musyawarah Besar Papua, Mubes Papua) when three main issues were addressed: Pelurusan Sejarah or the need to rectify history, the development of a coordinated political approach and the need to consolidate the upsurge of the developing movement.

Gus Dur tried to win the hearts and minds of the Papuans by promising far-reaching autonomy for West Papua (and Aceh), he spend New Year’s Eve of 2000 in Jayapura, the capital and decided to rename the territory then known as Irian Jaya as Papua and agreed to finance the Second Papuan People’s Congress. But things soon went sour as both the armed forces and important sections of the Indonesian establishment strongly disagreed with his accommodating policies towards dissent in Aceh and West Papua. Gus Dur lacked the necessary statesmanlike skills and his policies were increasingly sabotaged. By mid-2000 all of his policies and good intentions had collapsed and military operations were resumed in West Papua and Aceh. In June 2001 Gus Dur was impeached and replaced by Megawati. This brought an end to the brief Papuan Spring. A few months later, Theys Eluay, the PDP chair, was strangled and died and 5 other leaders were imprisoned.

A few lessons can be learned from this brief Papuan Spring. Firstly, Papuans were increasingly ready to engage in peaceful dialogue with Jakarta. The emergence of organisations like Presidium Dewan Papua and Dewan Adat Papua and the declaration of ‘Papua, Land of Peace’ became the expression of this new, coordinated political approach. The second lesson from the 1998-2000 period is that for the first time, Papuan nationalism was being taken seriously by the Jakarta authorities.

During the New Order period under Suharto, the sole doctrine applied to West Papua was the militaristic security approach, treating any dissent or form of Papuan nationalism as subversive. There was a clash between Indonesian nationalism and Papuan nationalism. In the Sukarno period (1949-1966) Indonesian nationalism had flourished and in the early sixties, during for re-incorporation of West Irian, it became second nature for Indonesians to accept the paradigm: 'Without Irian, Indonesia is not complete.'

I remember vividly when President Sukarno, in a historic speech in December 1961, proclaimed Trikora (Tri Komando Rakyat) for the liberation of West Irian. A few weeks later , the Mandala Command to liberate West Irian was set up with Major General Suharto as its commander. On a personal note, I belong to the first generation of post-independence Indonesians who enjoyed or endured intense ideological input on nation and character building. As a high school student it was an act of patriotism to become a volunteer for the struggle to liberate West Irian. My schoolmates and I had to sacrifice many weekends to have basic military training.

It was only years later, after I migrated to Europe, that I began to realise that something called Papuan nationalism was alive and well. I also began to understand the injustice that had been done to the Papuans with the Act of Free Choice in 1969. To this very day, a substantial part of Papuans regard this plebiscite as fundamentally flawed. Demands to re-examine the Act of Free Choice or rewrite Indonesian history regarding this event remain a legitimate and minimum political demand, not only for Papuans but also for Indonesians to understand their own history and the mistakes made by earlier generations.

There have been several waves of nationalism in Papua. The first wave was from 1944 to 1962 when West Papua was under a different administration and developed a political culture quite distinct from that in Indonesia. The second wave evolved under the authoritarian rule of Suharto and the resistance movement OPM, with its armed wing, became the main spokespeople against the heavy-handed oppression of the Papuans. It could be argued that the security approach adopted by the military was responsible for triggering a strong anti-Indonesian sentiment.

The wave of Papuan nationalism during the post Suharto era is in a way a mixture of all these elements. Pockets of OPM groups still exist, a strong anti-Indonesia persists while new, peace-loving groupings have learnt from the experiences in East Timor and the peace process in Aceh.

Over the years, marginalisation of the Papuans also triggered anti-Indonesia feelings. Papuan leaders often point to four basic problems. Firstly, the yawning gap between West Papua and Jakarta. All important decisions are made in Jakarta and, despite their abundant natural resources - oil, gas, copper, gold, marine and forest resources - West Papuans remain poor. Secondly, the traditional rights of Papuans have long been neglected and the massive influx of newcomers has only exacerbated this problem. Thirdly, the gross violation of human rights that have occurred since 1963 have not been addressed. The fourth problem was mentioned earlier: the flawed Act of Free Choice of 1969.

So far the central government had displayed its good intentions by introducing a Special Autonomy Law adopted by Parliament in October 2001. This law was supposed to deal with all the above problems but five years later, most problems remain. Initially many Papuan intellectuals enthusiastically helped to draft the law only to become disillusioned afterwards. Other issues were prioritized such as the division of Papua into three provinces. During the Megawati presidency, the implementation of the Special Autonomy Law was never prioritized and important issues such as the establishment of the MRP (Papuan People’s Council) were neglected. The MRP eventually came into being after long delays, under the present SBY government. The Special Autonomy Law has many weaknesses not least the lack of capacity of the local government, and the overwhelming persistence of corruption. It would appear that the Special Autonomy Law should either be drastically overhauled or altogether buried.

The results of the Aceh Peace Process following Law no11/2006 on Aceh governance, could be seen as setting a precedent. This law was the result of eight months of peace talks in Helsinki between GAM, the Free Aceh Movement, and the Indonesian Government where all aspects of civil, political, social, cultural and economic rights were negotiated. It was another seven months before it was adopted by the national parliament in Jakarta. Something similar should be created to accommodate the basic problems of the Papuans. Dialogue between Papuans and decision -makers in Jakarta, should be held at different levels on an informal or formal level.

Sensitive issues like the 1969 Act of Free Choice should not and cannot be avoided. Institutions like LIPI, the Indonesian National Academy of Sciences, have the difficult task of dealing with these issues.

I would l like to end on a positive note. A few years ago, this Refugees Studies Centre organized a seminar on Aceh. It was a period when everything looked bleak, the peace process had collapsed and it seemed that there was no light at the end of the tunnel. As we all know, the Aceh Peace process is arguably the most solid peace process in the world. Violence has ceased, the economy is booming and political freedoms have flourished. The present rulers in Jakarta have shown enough political will to find a solution to the war in Aceh. We should encourage them and provide them with ideas to do a similar thing for West Papua.


Liem Soei Liong
London, October 2006


PROPOSED INDON TREATY A HUMAN RIGHTS SELLOUT
by freewestpapua Thursday November 09, 2006 at 06:02 PM
freepapua_pacificanym.hush.com

Having conceded to Indonesian demands, the Howard Government has squandered an unprecedented opportunity to push for overdue reform in West Papua. The proposed security agreement is nothing more than a cynical handshake with the Indonesian military, a recognised source of instability within our region.

 

PROPOSED INDON TREAT...
spooner_0911_wideweb__470x322_2.jpg, image/jpeg, 470x322

 


Free West Papua Campaign: Press Statement

FOR IMMEDIATE RELEASE: WEDNESDAY NOVEMBER 8, 2006

Having conceded to Indonesian demands, the Howard Government has squandered an unprecedented opportunity to push for overdue reform in West Papua.
The proposed security agreement is nothing more than a cynical handshake with the Indonesian military, a recognised source of instability within our region.
The Howard government has chosen instead to stifle legitimate voices of dissent which are calling for basic human rights including self-determination. In so doing, it is expressing its tacit support of
the continued atrocities perpetrated against indigenous West Papuans.
This government has missed its chance to set reasonable pre-conditions in the new security treaty, such as international media access or ensuring that foreign aid is not channelled through the Indonesian military.
“Instead, it has used the joint security agreement to once again put short-sighted political strategy above human dignity. West Papuans are still being killed for peacefully expressing their political
opinions,” said a spokesperson for the Free West Papua Campaign.
The Howard government talks about values and a structured narrative to history. This treaty should serve as an ominous warning to the Australian people about the types of values we are now exporting to the world.
For further information, please contact:
Nick Chesterfield, spokesperson, m: 0409 268 978
w w w . f r e e w e s t p a p u a . c o m

add your comments


West Papua events
by freewestpapua Tuesday October 24, 2006 at 02:16 PM

Hi Friends, just a reminder, THIS Saturday, there is a public book launch for Reluctant Indonesians, the new book on West Papua by CLinton Fernandes. Well worth atteding. Details below

 

Hi Friends,
just a reminder, THIS Saturday, there is a public book launch for Reluctant Indonesians, the new book on West Papua by Clinton Fernandes. Well worth attending. Details below

----

Dissent magazine, the Independent Scholars Association of Australia
(ISAA) and the State Library of Victoria are co-hosting the launch of
the book Reluctant Indonesians – Australia, Indonesia, and the future of
West Papua by Dr Clinton Fernandes. Dr Fernandes is senior lecturer in
strategic studies at University College, the University of NSW, a
Dissent contributor and a member of ISAA. The book will be launched by
Associate Professor Damien Kingsbury, Director, Masters of International
and Community Development, School of International and Political
Studies, Deakin University.

TIME: 2pm, Saturday 28 October 2006

PLACE: Board Room Lounge (Level 3)

State Library of Victoria

328 Swanston Street, Melbourne 3000

NOTE: Enter from La Trobe Street (Entry 4) between Swanston and Russell
Streets.

So we have some idea of numbers please RSVP by Friday 20 October if you
wish to attend – 03 9347 7839 or dissentmagazine@ozemail.com.au
<mailto:dissentmagazine@ozemail.com.au>

Lesley Vick

Kenneth Davidson

Editors, DISSENT Magazine

http://www.dissent.com.au


---------------------------


BIG MELBOURNE EVENT: West Papua Variety Benefit Concert

Submitted by skb on Mon, 16/10/2006 - 23:17.
Start: 27 Oct 2006 - 19:30
End: 28 Oct 2006 - 02:00
Contact:
Ticket Bookings: 03 84206789. For further information or to help out,
contact Paula (0403345482) or Edan (0402029968)
Short Description:

On October 27th from 7:30pm the West Papuan Melbourne community invite
you to join them for a fundraising night of singing, dancing and
traditional eats.

Enjoy the Black Brothers, emerging talent from the West Papuan Community
in Melbourne and much more. Displays of traditional songs and dancing,
door raffles and delicious food will form an exciting variety benefit
concert to raise funds for West Papuan Human Rights.

Tickets are only $20/$15 concession and the St Ignatius Community Centre
in Richmond will host this rich array of talent.

Full Description:

"This concert is an opportunity for all our supporters, and those who
would like to support social justice in West Papua to come together and
have fun" said event organiser Paula Makabory. "By enjoying a night out,
we can all protect and promote human rights in West Papua".

Tickets are available by calling 03 84206789 and for those with prior
commitments, please join the fun of the after party from 11pm at the
Vine Hotel in Richmond. The after party will be a less formal 'Open Jam
Session' and later a DJ will spin some dancing tunes. Entry to the after
party is free with a concert ticket, or $5 at the door.

Human Rights in West Papua have been under attack on an ongoing basis by
the Indonesia military. Despite widespread Australian public support for
the West Papuan people, the Australian Government is currently
undertaking secret negotiations with Indonesia to sign a new security
treaty. It is envisaged that this treaty will deny West Papuans the
right to self determination and strengthen Indonesian military authority
in the province.

The West Papuan community in Melbourne have organised this variety
concert to promote and protect human rights in their homeland for their
families, friends and neighbours.



WEST PAPUA: RIO TINTO BUSTED HELPING INDONESIAN MILITARY KILLERS
by freewestpapua Tuesday September 26, 2006 at 06:05 AM
freepapua_pacificanym.hush.com

Attached are the photos from last week of the TNI using Freeport / Rio Tinto owned helicopters on the villagers in Operasi Amole II - the attacks on the Papuans in the Kwanki Lama area. This is clear evidence of the complicity of Freeport in Human rights abuses with the TNI. Immediately call on Rio Tinto to explain why they are allowing their facilities to be used in the commission of Human rights abuses.

 

WEST PAPUA: RIO TINT...
click to enlarge

tni01.jpg, image/jpeg, 600x400

 

Photos of freeport helicopters used to attack Papuans

Attached are the photos from last week of the TNI using Freeport / Rio
Tinto owned helicopters on the villagers in Operasi Amole II - the
attacks on the Papuans in the Kwanki Lama area.

This is clear evidence of the complicity of Freeport in Human rights
abuses with the TNI.

Immediately call on Rio Tinto to explain why they are allowing their
facilities to be used in the commission of Human rights abuses.

see report below
-------------------------------------------

English Translation of Bahasa Original

The TPN/OPM attack which resulted in the deaths of three members of the
Amole Task Unit/ Mobile Brigade yesterday((Sunday 030906)) has caused PT
Freeport/Rio Tinto and TNI/Police to take strategic action by locating
thousands of troops in the Mile 68 and Kwanki Lama area.

Since yesterday until today, Monday 4 Sep, about 1000 TNI/Police
personnel have been positioned in the vic of Mile 68 and Kwanki Lama,
Tembagapura. The troops, from 754 Inf Bn, Mobile Brigade and Amole Task
Unit were transported by helicopter(s) provided by Freeport/Rio Tinto.

An eye witness stated that they had seen the Freeport helicopter(s)
dropping off the fully-armed troops.

At present, the situation is still tense as the presence of these troops
has been unable to force the OPM to withdraw. OPM Commander Goliath
Tabuni said they are ready to counter-attack if the deployed troops
continued to pursue them. "We hold the ground and are in a defensive
position", he said.

-----------------

*Translator's paraphrasing*

(( The reasons for the attack on Freeport were the usual, ie, Freeport
is plundering the wealth of West Papua, they are ruining the
environment, the continued pursuit of the students by the police and the
promotion of tribal warfare in the Kwanki Lama area.))

----------------------------

The leadership of the Papua Police are telling lies.

The Deputy Head of Papua Police, Brig Gen of Police Max D Aer, claimed
that the deployment of the troops was to prevent a repeat of tribal
warfare between the Damal and Dani which resulted in many deaths and
injuries to the people including two police from Mimika.

He stated that there was no connection between the tribal warfare and
the attack on Freeport.

At present, thousands of TNI/Police are still operating in the target
area. At the same time, the helicopter(s) of Freeport are continuing to
transport rations, ammunition and explosives.

"We have attacked them with only two rifles but they are disorganized
and come after us with thousands of firearms. But we can hit hard with
just bows and arrows and axes," said the OPM Commander.

The cooperation between Freeport/Rio Tinto and the TNI/Police in chasing
the OPM reveals several hidden facts.

Firstly, that Freeport/Rio Tinto cannot continue to carryout human
rights violations against the people of Papua without the total support
of the TNI/Police.

Secondly, that the TNI/Police are the faithful servants of Freeport/Rio
Tinto. By defending Freeport/Rio Tinto, who clearly are plundering the
riches of West Papua (which they claim is part of Indonesia), they have
in fact become American Police and Military, not the forces of Indonesia.

add your comments

airfast
by freewestpapua Tuesday September 26, 2006 at 06:05 AM
freepapua_pacificanym.hush.com

 

airfast...
click to enlarge

tni02.jpg, image/jpeg, 600x400

 

 

add your comments

Freeport supporting genocide
by freewestpapua Tuesday September 26, 2006 at 06:05 AM
freepapua_pacificanym.hush.com

 

Freeport supporting ...
click to enlarge

tni03.jpg, image/jpeg, 600x400

 

 

add your comments

below a mountain of gold
by freewestpapua Tuesday September 26, 2006 at 06:05 AM
freepapua_pacificanym.hush.com

 

below a mountain of ...
click to enlarge

tni04.jpg, image/jpeg, 600x400

 

 

add your comments

jimbobs nightmare
by freewestpapua Tuesday September 26, 2006 at 06:05 AM
freepapua_pacificanym.hush.com

 

jimbobs nightmare...
click to enlarge

tni05.jpg, image/jpeg, 600x400

 

 

add your comments


Phone Support for Papuan Student Prisoners, Help Stop the Beatings
by freewestpapua Tuesday September 05, 2006 at 09:13 PM
freepapua_pacifica@nym.hush.com

Following riots on 16th March in Jayapura, West Papua where 4 policemen were killed, 24 Papuan students have been arrested and put on trial with no witnesses. Seven students refused to attend further court hearings. Please Telephone Judges and Prison Officials to Support Papuan Student Prisoners

 

Phone Support for Papuan Student Prisoners, Help Stop the Beatings



Following riots on 16th March in Jayapura, West Papua wher

 
   
 
    2  
1-10 12 방명록 항목
 
로드 중...
로드 중...